Komisi X DPR RI: Tarik PPN Dari Jasa Pendidikan Langgar Konstitusi

Hetifah Sjaifudian/Net
Hetifah Sjaifudian/Net

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian menolak keras rencana pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah sebagaimanan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).


Melalaui revisi undang-undang itu, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena atau dikecualikan dari PPN. Jika revisi itu disahkan maka jasa pendidikan akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPN. Bahkan, kemungkinan PPN akan ditetapkan sebesar 12%.

“Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin dalam konstitusi kita. Jika Jasa Pendidikan dikenakan pajak, akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/6).

Menurut Hetifah, pemberlakukan PPN akan membebani banyak sekolah.Tanpa pajak seperti saat ini saja, lanjutnya, banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya.

“Di banyak sekolah, dana BOS masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutan pun dibebankan pada orangtua siswa,” ujar wakil rakyar asal daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Dalam pandangan Hetifah,  pemberlakuan PPN terhadap jasa pendidikan akan memperparah kondisi tersebut. Ia memahami, pada masa pandemi ini pemerintah memang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan.

 “Kemarin saya baru saja mengikuti konsinyering dengan Kemendikbudristek. Banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganan pandemi. Selain itu, penerimaan negara juga lebih sedikit,” ujar dia.

Namun demikian, kata Hetifah, kondisi itu bukan menjadi alasan untuk memungut pajak dari sektor pendidikan. Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah.

"Bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan."tukas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang Kesra itu.

Hetifah menganggap, sumber pendanaan bisa digali dari sektor-sektor lainnya, misalnya dengan menerapkan pajak progresif. ini juga beranggapan, hal itu bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini.

“Visi dan Misi pemerintahan saat ini salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui reformasi Pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka akan sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut. Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi,” pungkasnya.