Kondisi Kabupaten Bekasi Perlu Pembenahan, Banom NU Geruduk Kantor Bupati dan DPRD

Unjuk rasa Banom NU Kabupaten Bekasi/RMOLJabar
Unjuk rasa Banom NU Kabupaten Bekasi/RMOLJabar

Aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah massa yang tergabung dalam Badan Otonomi (Banom) Nahdlatul Ulama seperti GP Ansor, Banser, dan PMII Kabupaten Bekasi di Kantor Bupati dan DPRD setempat, Jumat (25/9).


Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bekasi, Ahmad Tetuko Taqiyuddin mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk perhatian dari para santri terhadap kondisi Kabupaten Bekasi yang dinilai perlu dilakukan pembenahan.

"Ada beberapa hal yang kami tuntut. Seperti tata kelola pemerintahan. Kita melihat Bupati Eka Supria Atmaja belum menunjukan wibawa birokrasi, hal ini terlihat dari tidak di fungsikannya Baperjakat dalam hal perpindahan posisi pejabat ASN dan adanya 151 jabatan yang belum terisi sehingga ini cukup mengganggu pelayanan publik. Lalu untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah perlu kiranya dipertimbangkan aspek prestasi dan bidang keilmuan diterapkan secara proporsional," ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti banyaknya aset daerah yang belum terkelola sepenuhnya dalam Data Base Resource. Hal tersebut perlu segera diambil langkah pendataan, penataan, pengamanan serta pengelolaan secara serius dan baik.

"Belum lagi persoalan pelayanan kesehatan, masih terlihat dari banyaknya kasus penolakan pasien yang dilakukan pihak Rumah Sakit Swasta. RSUD Kabupaten Bekasi belum berfungsi sebagai rujukan utama. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga perlu meningkatkan anggaran kesehatan, pemenuhan tenaga medis penambahan ruang rawat inap, pengadaan kelengkapan alat medis yang canggih dan modern, dan tentunya meningkatkan kapasitas RSUD Kabupaten Bekasi yang terakreditasi A," ungkapnya. 

Pria yang akrab disapa Atet tersebut juga menyoroti lemahnya perhatian Pemkab Bekasi terkait pendidikan non formal atau pesantren. Saat ini, pihaknya merasa standar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan belum terpenuhi, termasuk rendahnya bantuan anggaran operasional pondok pesantren.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi belum dirasakan kehadirannya untuk mengawal dan memberikan bantuan beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa berprestasi yang berlatar belakang keluarga tidak mampu untuk melanjutkan jenjang studi ke tingkat yang lebih tinggi sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab sosial," ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, ia juga menyoroti kaitan pengalokasian Coorporate Social Responsibility (CSR) industri di Kabupaten Bekasi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka perusahaan wajib memberikan CSR mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan perusahaan.

Tetapi, kata dia, dalam pelaksanaannya Forum CSR yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) masih sangat lemah, bahkan tertutup dalam penyampaian informasi kaitan pengalokasian dan pendistribusian dana yang ada.

"Forum CSR yang sudah terbentuk belum mampu memerankan fungsinya sebagai lokomotif bagi kepedulian dunia usaha dalam hal tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Karenanya keberadaan Forum CSR di Kabupaten Bekasi menjadi layak untuk di evaluasi demi kepentingan masyarakat, mengingat azas transparansi dan akuntabilitas publik," bebernya.

Selain itu, para santri yang melakukan aksi unjuk rasa ini juga menyoroti persoalan alokasi dana penanganan Covid-19 yang perlu dilakukan pengawasan, pembangunan infrastruktur yang belum memenuhi standar kualitas, masih tingginya angka pengangguran, persoalan lingkungan hidup serta pengelolaan BUMD yang tidak termanajerial dengan baik.