KPK Diminta Jemput Paksa Gubernur Papua Lukas Enembe

anggota Komisi III DPR RI Habiburrokhman di Gedung Nusantara I/RMOL
anggota Komisi III DPR RI Habiburrokhman di Gedung Nusantara I/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak segan melakukan tindakan tegas terhadap tersangka kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe jika terbukti bersalah.


Begitu yang ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Habiburrokhman di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (27/9).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan Lukas Enembe bisa dikenakan pasal menghalang-halangi jalannya proses penyelidikan dan penyidikan KPK dengan tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan.

"Bisa jadi bisa kena kalau memang meng-orkestrasi tindakan-tindakan yang menghalangi penyidikan. Misalnya buat keterangan palsu, membuat informasi palsu, menghalang-halangi petugas untuk bertemu ya bisa kena,” kata Habiburrokhman.

“Siapapun ya mau profesinya pengacara advokat atau orang-orang biasa kalau melakukan hal-hal tersebut ya bisa kena pasal tersebut penghalangan apa namanya petugas untuk menjalankan tugasnya,” imbuhnya, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Pihaknya mendukung penuh langkah tegas KPK untuk upaya memberantas korupsi, namun diingatkan agar KPK mentaati mekanisme dan prosedural hukum yang berlaku.

"Kita dukung penuh KPK. KPK jangan inilah kalau memang buktinya ada kuat dilaksanakan saja tugasnya,” ucapnya.

Disinggung mengenai KPK bisa menjemput paksa Lukas Enembe, Habiburrokhman menuturkan bahwa tindakan tersebut bisa dilakukan KPK lantaran Lukas sudah tiga kali  dipanggil KPK tidak hadir.

Habiburokhman mencontohkan tindakan tegas yang bisa dilakukan terhadap Lukas Enembe adalah jemput paksa.

"Namanya hukum itu juga equality before the law, semua pihak diperlakukan sama okelah dilihat konteksnya mialnya ini memicu ketegangan tapi  garis besarnya equality before the law,” demikian Habiburrokhman.