Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB Laporkan Dugaan Gratifikasi Pj Bupati Arsan Latif ke Presiden

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaporkan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif, ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasyid, menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan berbagai bukti yang menguatkan dugaan gratifikasi yang melibatkan beberapa dinas di KBB untuk kepentingan Arsan Latif.

"Laporan tersebut telah kami kirimkan ke Presiden Jokowi setelah menemukan berbagai bukti. Laporan ini diproses di Kementerian Dalam Negeri sesuai tupoksi, dan saya sudah dipanggil sebanyak lima kali," ujar Gunawan Rasyid, yang akrab disapa Guras, dalam konferensi pers di Bandung Barat, Senin (27/5).

Guras menjelaskan bahwa dirinya telah dipanggil oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tim Wastama yang melakukan penilaian kinerja Pj Bupati setiap tiga bulan. Dalam pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi, beberapa dinas mengakui adanya praktik tersebut.

"Gratifikasi tidak memandang besar kecilnya nilai, tetapi proses itu ada dan diketahui oleh Tim Itjen," katanya. "Unsur gratifikasi sudah terbukti dengan minimal dua alat bukti yaitu saksi, saya, dan beberapa dinas."

Guras mengungkapkan kekecewaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena laporan dugaan korupsi yang sudah lama disampaikan belum menunjukkan perkembangan berarti. Dia berharap Itjen Kemendagri dapat segera menindaklanjuti temuan ini.

"Dalam evaluasi kedua pada 20 Maret 2024 dan presentasi pada 26 Maret, saya sampaikan kepada pemeriksa agar temuan ini menjadi bahan evaluasi Tim Wastama," ujarnya. "Tim Wastama hanya melihat angka-angka yang dilaporkan tentang kinerja, tidak pada konteks kepemimpinan."

Guras menegaskan bahwa LAKI KBB fokus pada masalah kepemimpinan dan perilaku. "Ada dugaan gratifikasi dan dugaan etika terkait anggaran yang tidak ada dalam RKPD senilai Rp31 miliar. Bukti kami lengkap," imbuhnya.

Dia menekankan bahwa Kemendagri harus berada di garis depan dalam menindaklanjuti temuan ini karena sudah terbukti dan terungkap. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan yang diambil. Bahkan, KPK RI belum melakukan verifikasi ke Kemendagri terkait masalah tersebut.

"Kami berharap KPK lebih leading karena ini menyangkut korupsi. Akhirnya, saya memunculkan maklumat ini," katanya.

Maklumat LAKI KBB berisi lima poin penting:

1. KAMI PENGURUS LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT, ADALAH WARGA BANDUNG BARAT, SIAP BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAHAN DAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG ADA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI.
2. KAMI PENGURUS LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT, MENGIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA NEGARA MULAI SAAT INI UNTUK MENJAUHI PRILAKU KORUPSI,KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM SETIAP KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN KEUANGAN NEGARA.
3. KAMI PENGURUS LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT, TIDAK AKAN SEGAN SEGAN UNTUK MELAPORKAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM TERMASUK KPK RI, APABILA DITEMUKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMPUNYAI DUA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, ANTARA LAIN DUGAAN KOLUSI DAN GRATIFIKASI DALAM PENGADAAN BARANG JASA MELALUI LPSE, e KATALOG, PENUNJUKAN LANGSUNG MAUPUN SWAKELOLA, TERMASUK APABILA DITEMUKAN DUGAAN KOLUSI DAN GRATIFIKASI OLEH OKNUM INSPEKTORAT DAN BPK RI SAAT MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI, INVESTIGASI ATAU REVIEW KEGIATAN PIHAK KETIGA.
4. KAMI PENGURUS LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT, MENUNTUT KEPADA PRESIDEN RI, MENDAGRI DAN KPK RI, UNTUK SEGERA MENUNTASKAN SECEPATNYA ATAS LAPORAN LAKI KBB TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIK,KINERJA, UU ITE DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PJ BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT, SUDAH DILAPORKAN KEPADA PRESIDEN RI SEJAK JANUARI 2024.
5. KAMI PENGURUS LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT, AKAN MELAKUKAN AKSI DAMAI UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT DIDEPAN ISTANA NEGARA JAKARTA DAN GEDUNG KPK RI DENGAN KEKUATAN PENUH, APABILA PRESIDEN RI, MENDAGRI, DAN KPK RI TIDAK SEGEL MENUNTASKAN LAPORAN TERSEBUT, APALAGI TERJADI PEMBIARAN.