Layanan Pelaporan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Resmi Diluncurkan FIB Unpad

Ilustrasi kekerasan seksual/Net
Ilustrasi kekerasan seksual/Net

Layanan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan kampus resmi dluncurkan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (FIB Unpad). Layanan bertajuk “Halo Bu Dekan” bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan FIB Unpad yang menjadi korban kekerasan seksual.


Begitu dikatakan Dekan FIB Unpad, Prof. Aquarini Priyatna.

"Kita ingin FIB Unpad bebas dari kekerasan pelecehan seksual. Ini fenomena sosial yang ada di kita. Kita memikirkan bagaimana supaya itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita siap menanganinya,” kata dia.

Menurutnya, penanganan kekerasan seksual, khususnya penanganan terhadap korban, acapkali rumit. Laporan kekerasan seksual adalah isu sensitif.

Upaya korban untuk menceritakan persoalannya kepada teman atau individu acapkali tak tertangani dengan baik.

Untuk itu, lanjut Prof. Atwin sapaan akrabnya, pihaknya berupaya melakukan penanganan secara langsung. Layanan tersebut didorong untuk membuat korban merasa dirangkul dan memiliki ruang aman untuk bercerita mengenai kekerasan seksual yang dialaminya.

Dalam penanganannya, FIB sudah membentuk satuan tugas khusus penanganan kekerasan seksual yang mengikutsertakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Satgas ini yang bakal menerima laporan, memberikan perlindungan serta pendampingan psikologis, sampai melakukan validasi terhadap laporan.

Ketika melakukan validasi laporan, Guru Besar bidang Ilmu Sastra dan Gender itu memastikan pihaknya bakal berorientasi sepenuhnya kepada korban. Artinya, seluruh aduan diasumsikan bahwa korban menyatakan hal yang sebenarnya.

Hal itu bertujuan untuk meretas fenomena victim blaming yang menyalahkan korban sebagai pemicu kekerasan terjadi, atau anggapan bahwa laporan korban pelecehan seksual tak benar dan/atau mengada-ada.

“Kita harus meyakinkan bahwa kita percaya dan akan membantu korban, kita akan dampingi. Validasi tentu saja harus ada, tetapi harus ada mekanisme yang lebih baik dan aman,” ujarnya seperti dimuat laman Unpad, Rabu (6/4).