DPRD meminta Pemprov Jabar fokus mengatasi dan menyelesaikan masalah krusial di tahun 2022. Selain itu, kebijakannya pun harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Anggota DPRD Jabar, Ihsanudin mengatakan, secara teknis masalah inti di Jabar terdiri dari persoalan kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan. Kemudian, masalah pendidikan, ketimpangan pembangunan, dan infrastruktur.
"Begitu juga dengan masalah pencemaran lingkungan yang belakangan makin marak seperti terjadi di Kabupaten Karawang," kata Ihsanudin, Jumat (28/1).
"Fokus saja pada masalah-masalah inti yang dirasakan masyarakat secara langsung. Kebijakan pemerintah harus pro rakyat. Setahu saya hal itu merupakan komitmen Ridwan Kamil (Gubernur) juga," lanjutnya.
Menurutnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentu harus mengacu pada RPJMD. Bahkan, APBD Jabar dinilai cukup guna menyelesaikan berbagai permasalahan krusial sesuai RPJMD.
"APBD Jabar sangatlah cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial sesuai RPJMD, asalkan pemerintah mau bekerja dan melayani rakyatnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Ihsanudin menambahkan, Gubernur beserta jajaran harus mengupayakan pemulihan ekonomi di Jabar. Terutama, mengenai bantuan terhadap UMKM yang sangat membutuhkan sokongan permodalan.
"Saya usul konkret, UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan agar segera dibantu. Syarat-syarat penerima jangan juga dipersulit. Apalagi membantu hanya sekedar simbolis dan pencitraan semata," tambah politisi Fraksi Gerindra itu.
Dengan begitu, Ihsanudin meminta Gubernur beserta jajarannya tetap menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan proyeksi-proyeksi pembangunan di Jabar.
"Kang RK (Ridwan Kamil) lebih baik fokus menyelesaikan masalah pembangunan agar kepemimpinannya benar-benar dapat dirasakan dan bermanfaat untuk kemajuan rakyat Jabar," tutupnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved