Legislator Soroti Buruknya Penyaluran BPNT Di Kabupaten Garut

Buruknya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Garut menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat kepada legislator. Untuk itu, DPRD Kabupaten Garut meminta Dinas Sosial (Dinsos) bersama BNI meningkatkan sinergitas.


 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut H. R Moch Romli saat melakukan kunjungan dan rapat kerja di Kecamatan Bayuresmi, Kamis (30/01). Selain penyaluran, kualitas BNPT pun tak luput dikeluhkan masyarakat.

"Masih banyak laporan soal penyaluran (BPNT) yang kurang baik yang saya terima," kata Romli.

Romli mengatakan, pihaknya menginginkan ada perbaikan penyaluran BPNT pada masyarakat agar bantuan yang diterima sesuai. Selain itu, surat penunjukkan agen BPNT yang dilakukan BNI juga harus jelas.

"Serta agen harus memiliki warung usaha juga harus memiliki mesin edisi untuk pencairan BPNT," ucapnya.

Disamping penyaluran yang dianggap masih buruk, pihaknya juga memintaepada pihak terkait untuk memvalidasi data penerima manfaat. Sehingga, penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Masih ada warga yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan apakah itu BPNT, PKH dan bantuan lainnya," ungkapnya.