Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa salah satu prioritas kerjanya adalah pembebasan lahan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira, penempatan mantan Panglima TNI di posisi tersebut wajar.
"Kenapa mantan Panglima TNI (yang ditunjuk), karena dibutuhkan ketegasan dan ada beberapa persoalan yang cukup serius," ujar Bhima saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/6).
Persoalan serius yang dimaksud Bhima adalah masalah mafia tanah yang hingga periode kedua pemerintahan Jokowi belum kelar dalam setiap kasus sengketa tanah serta pengurusan lahan untuk pembangunan ibukota baru di Kaltim juga sulit dilakukan oleh orang sipil.
"Karena itu mungkin dibutuhkan sosok yang lebih tegas," tuturnya.
Selain itu, Bhima melihat Hadi masih memiliki PR persoalan agrarian lain. Yakni, masalah-masalah teknis yang jadi sebab terganjalnya implementasi program Jokowi terkait agraria.
"Meskipun eks Panglima TNI menjadi Menteri ATR, tapi diharapkan bisa menggandeng pakar-pakar agraria untuk menuntaskan PR besar Jokowi yaitu reforma agraria," katanya.
"Jadi bukan hanya target sertifikat tanah, tapi juga kualitas pengelolaan reforma agraria itu menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN," demikian Bhima.
© Copyright 2024, All Rights Reserved