- Larangan Bukber untuk Pejabat dan Pegawai Pemerintah
- GPI Sebut Kebijakan Larangan Bukber Lukai Hati Umat Islam
- Hattric versus Freekick Ala Muhaimin Iskandar
Baca Juga
HINGAR bingar politik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari strategi politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam penentuan Capres pada Pemilu 2024.
Partai sebagai pilar demokrasi tidak dapat berbuat apa-apa dalam menentukan Capres 2024. Hal tersebut disebabkan bahwa sembilan partai yang memiliki keterwakilan di DPR telah terjebak dengan umpan yang diberikan Jokowi.
Bahkan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Capresnya tidak tertutup kemungkinan akan mencabut dukungan terhadap Capresnya.
Hal ini untuk mewujudkan keinginan Jokowi tetap terpilih menjadi presiden pada tahun 2024, atau harus mendukung Capres yang telah disiapkan oleh Jokowi.
Adapun alasan Jokowi harus tetap jadi presiden adalah dikarenakan mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IK dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta kasus Ijazah palsu yang saat ini sedang bergulir di pengadilan.
Kekhawatiran Jokowi gagalnya mega proyek IKN dan kereta cepat akan berbahaya terhadap dirinya, dan berdampak luas terhadap posisi keluarga bila tidak menjadi presiden.
Sebab mega proyek tersebut akan menjadi sebuah temuan korupsi bila tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Beberapa skenario sudah mulai berjalan dengan baik.
Diantaranya membiarkan penanganan hukum yang tidak transparan serta amburadul, korupsi yang semakin menjamur, membuat pernyataan-pernyataan yang melemahkan lembaga hukum termasuk KPK agar tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), serta mengusulkan KPK tidak menindak kepala daerah.
Penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang tidak berkeadilan, penuntasan pembunuhan massal di Stadion Kanjuruhan Malang, pencurian identitas, membebaskan pengusaha yang mencuri uang rakyat atas nama investasi bodong seperti Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang merugikan rakyat hingga Rp 15 triliun, sementara investasi lainnya, EDC Cash, NET 89, Indra Kenz, Dony Salmanan dll prosesnya tidak jelas.
Hal yang sangat menarik hasil penipuan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut hasilnya disita untuk negara dan pembiaran terhadap beroperasinya judi online.
Kekuatan buzzer yang dimiliki Jokowi masih tetap dominan dan kuat seperti pada saat mencalonkan Gubernur DKI Jakarta pada 2012, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Penggiringan opini yang begitu dahsyat membuat para elite poltik maupun masyarakat termakan isu yang digulirkan, seperti opini mobil Esemka, t
tidak akan menggunakan program BLT, pengembalian Indosat, Nawacita, tidak boleh rangkap jabatan, putrinya kalah tes PNS, tidak akan bagi-bagi jabatan, swasembada pangan,dll.
Silahkan buktikan sendiri program-program tersebut dijalankan apa tidak, sesuai dengan kenyataan.
Disisi lain, meskipun Jokowi telah dengan sengaja merusak agenda reformasi melalui kolusi, korupsi dan nepotisme, melalui pencalonan anak dan menantunya menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan, tidak satupun partai atau elite politik yang mengingatkan bahwa langkah tersebut telah mengkhianati agenda reformasi.
Atas keberhasilan tersebut, saat ini Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution digadang-gadang menjadi gubernur.
Demikian juga dengan Kaesang Pangarep digadang-gadang menjadi Wali Kota pada tahun 2024. (Kerajaan Indonesia Baru “Jokowi Family”).
Semua pejabat negara, elite politik, Capres maupun partai berlomba-lomba melakukan pendekatan kepada Gibran dan Bobby untuk melakukan lobi-lobi politik, untuk memberikan dukungan.
Sementara Jokowi bersikukuh akan tetap menjadi presiden tahun 2024 daripada menjadi pesakitan setelah tidak menjadi presiden.
Langkah Jokowi tersebut dapat dipastikan akan berhasil dikarenakan partai maupun elite politik tidak dapat berkutik karena sudah masuk perangkap Jokowi melalui jabatan-jabatan yang telah dibagi-bagi, pembagian jatah melalui APBN, K
korupsi, sama-sama berkhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945.
PDIP mencoba melakukan perlawanan dengan halus melalui pemilihan proporsional tertutup, namun mendapat penolakan dari delapan partai politik yang memiliki keterwakilan di DPR, mengingat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Maka kecil kemungkinan proporsional tertutup dikabulkan oleh MK.
Untuk menggagalkan niat dan langkah Jokowi yang telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 harapan dan benteng terakhir adalah rakyat sebagai pemilik suara pada Pemilu 2024, apakah rakyat akan terjebak dengan langkah Jokowi? Melalui opini-opini yang dikembangkan oleh buzzer. 
*Penulis adalah Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)
- Hadapi Pemilu, PDIP Kota Bogor Siapkan Ribuan Saksi TPS
- Ridwan Kamil: Mari Satukan Persepsi Menuju Pemilu 2024 Kondusif dan Harmonis
- Kalau Ada yang Mau Ngusung, Yusril Siap Jadi Capres
