Menebak Pilihan Capres-Cawapres Poros Koalisi Baru Gagasan PAN PPP dan Golkar

Kolase foto Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto/Net
Kolase foto Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto/Net

TAHUN politik semakin dekat jelang pilpres 2024. Manuver partai saat ini sudah memanas dan agresif. Kegiatan politik mulai digelar, memanaskan mesin partainya dengan serangkaian agenda agenda persiapan Pileg atau Pilpres. 

Bagi partai yang berhasil duduk di parlemen hasil Pileg 2019 telah memenuhi ambang batas parlemen 4 persen/Parlementary Threshold untuk mengajukan agenda pengusungan Capres dan Cawapres. Khusus partai yang berhasil memboyong wakilnya DPR-RI ke Senayan, memiliki kewenangan istimewa hak mengajukan Capres-Cawapres diusung partai tunggal. Partai lainnya harus berkoalisi sebagai syarat memenuhi ambang batas pemilihan presiden/Presidential Threshold 20 persen kursi DPR RI.  

Jika mencermati hasil Pileg 2019 hanya PDIP yang lolos ambang batas pemilihan presiden dengan perolehan 128 kursi DPR RI yang bisa mengusung Capres-Cawapres tanpa harus berkoalisi.

Menyikapi kontestasi Pilpres dan Pileg 2024, penulis mencoba mengurai dan memberikan gambaran, arah dan tujuan serta kesimpulan berbagai kegiatan dan agenda politik baik yang dilakukan oleh individu sebagai figur ataupun partai sebagai pengurang dalam Pilpres 2024. 

Fenomena koalisi politik dengan kemunculan gagasan koalisi Parpol yang dilakukan 3 ketum partai yakni PPP PAN dan Golkar tanggal 12 Mei 2022 di Jakarta yang dihadiri semua ketum partai. Kegiatan tersebut disebutkan sebagai bagian agenda politik menuju ajang kontestasi politik yang semakin memanas jelang 2024. Bisa disebutkan rencana koalisi tersebut sebagai langkah langkah strategis mengawali tujuan dan agenda politik masing -masing partai dan ditambahkan tujuan bersama sebagai mitra strategis untuk kenangan bersama. 

Ketum partai tersebut mencoba membuat langkah lebih awal dengan memetakan dan mengelompokkan kekuatan partai dan konfigurasi figur yang akan bermain dan dimainkan di Pilpres 2024.  

Kultur politik tradisional masyarakat dan parpol di Indonesia terbagi menjadi 2 basis nasionalis dan religius. Masing-masing mempunyai identitas kultural dan basis dukungan khusus, pengikut individu dan diikuti dengan identitas dan ideologi partai.

Masyarakat Indonesia belum siap dengan konsep pendekatan politik modern dalam wajah budaya politik masyarakat dan sistem kepartaian. Istilah moderat, konservatif dan ortodok belum bisa diadopsi dalam lokus identifikasi sifat dan karakter pemilih atau Parpol.  

Jika didasarkan pemetaan pemenang Pileg 2019 yang berhasil duduk di Senayan, partai yang berhasil lolos Parliamentary Threshold bisa dikelompokkan dalam partai nasionalis dan partai agama/religius. Memprediksi arah koalisi Pilpres 2024 tidak lepas dari konfigurasi politik pemenang Pemilu dan basis dukungannya.

Penulis memetakan jika dalam Pilpres 2024 akan terjadi maksimal 3 pasangan dan memaksakan terjadinya Pilpres 2 putaran. Pilpres putaran pertama akan terjadi koalisi majemuk atau pelangi. Pada putaran ini koalisi terbangun berdasarkan kalkulasi teknis dan taktis didasarkan pada kekuatan faktor internal dan eksternal. Pilpres putaran ke -2 dipastikan akan semakin agresif, ganas serta masif. Konstruksi identitas pemilih dan partai akan berubah. Sepertinya politik identitas akan terlahir kembali.      

Mengamati penjajakan koalisi yang dilakukan Parpol saat ini, ada beberapa potensi naik dan turun syahwat berkoalisi. Hal ini terjadi karena proses konsolidasi internal partai bisa jadi belum maksimal dan ditambah kaderisasi partai tidak sukses melahirkan tokoh besar dan visioner yang menjadi tokoh dianggap milik publik.

Elite partai kebingungan menentukan sikap terutama kandidat yang akan diusung sebagai Capres dan Cawapres, akhirnya muncul opsi figur diluar partai dan figur profesional yang tidak berpartai.

Terdapat nama-nama ketua partai dan kaum profesional yang sudah terseleksi dan terdeteksi baik yang sudah resmi diajukan partai atau pilihan publik yang muncul di lembaga survei politik.

Figur tokoh dari partai sudah mendeklarasikan Capres yakni Prabowo Subianto dari Gerindra, Agus Murti Yudhoyono dari Demokrat dan Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto dari Golkar dan terakhir Puan Maharani dari PDIP. Sementara dari unsur profesional pejabat daerah Anies Baswedan Gubernur DKI dan Ridwan Kamil Gubernur Jabar.

Di kalangan profesional muncul Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Dari kalangan mantan jendral muncul nama Gatot dan Jenderal aktif Andika Perkasa. Nama-nama yang masih malu menyebutkan dirinya maju Capres yakni Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng ini sudah mengantongi dukungan publik luas.

Membicarakan agenda kebijakan koalisi yang digagas Ketum PAN, Golkar dan PPP, awalnya penulis menduga jika gagasan koalisi ini merupakan reuni Parpol yang mendukung wacana penundaan Pemilu yang sempat viral. Nampaknya PKB digantikan PPP. Ada persoalan internal PKB dan koalisi terutama berkaitan Capres Cawapres yang akan diusung. PKB sepertinya konsisten Ketumnya menginginkan R1 atau R2. Sedangkan koalisi menginginkan Ketum Golkar RI 1 atau R2. PAN diberikan opsi figur non partai seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo, atau Anies Baswedan.

Figur non partai bisa bekerja melalui skenario akuisisi dan infiltrasi sayap politik atau membeli pengaruh di struktural organisasi underbow partai atau organisasi yang secara basis kultural mendukung partai. 

Figur non partai juga bisa bekerja melalui birokrasi dengan memanfaatkan jabatan yang sedang diemban dalam pemerintahan seperti Erick dan Sandiaga yang sedang menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Walau dianggap tidak etis dilakukan, jabatan tersebut sangat efektif sebagai panggung politik para figur profesional.

Dalam penjajakan koalisi tersebut penulis melihat ada bargaining posisi yang dilontarkan masing-masing ketum. Isu sentral sangat jelas berkaitan lobi-lobi khusus berkaitan kontestasi Pileg dan Pilpres 2024.

Khusus untuk pembahasan Pilpres penulis menyimpulkan jika pembicaraan sudah berani menyebutkan dan saling tukar figur Capres-Cawapres. Bukan hanya level awal mereka berunding siapa saja yang akan diusulkan, tetapi pertemuan tersebut terasa sudah akrab dan padat pembicaraannya dan tentunya sudah disepakati catatan-catatan khusus baik yang sifatnya sangat rahasia atau yang bisa dipublikasikan umum. 

Menurut pandangan penulis, koalisi PAN PPP dan Golkar sudah kokoh untuk usung Capres-Cawapres. Perolehan kursi DPR RI dalam Pileg 2019 sebagai acuan pencalonan pasangan Capres-Cawapres Pilpres tahun 2024. Perolehan suara kursi di DPR sudah cukup di atas 20 persen. Golkar 88 kursi, PAN 44 dan PPP 19 total 148 kursi DPR RI. 

Tentunya jika benar duet Ganjar dan Airlangga disepakati sebagai usulan dari beberapa opsi pasangan Capres-Cawapres yang akan diusung, berita tersebut sebagai kabar menggembirakan dan berdampak dahsyat mengisi ruang publik. Positioning poros yang digagas 3 Parpol Ini disebutkan sebagai kekuatan Poros Baru paling ideal. Nasionalis-Religius yang sesungguhnya. Amunisi kekuatan suara pemilihnya memiliki basis dukungan yang khas dan unik. Kental pembauran unsur keseluruhan budaya dan agama di Indonesia. 

Kekuatan poros ini akan semakin kuat dengan ditambahkan dukungan dari dukungan Ganjar yang pemilihnya lebih personal daripada partainya. Dukungan dari simpatisan alumni akan diperoleh dan terbuka lebar karena kedua kandidat ini adalah alumni yang sama universitas tertua di Indonesia. Setidaknya jabatan Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum Alumni UGM bisa menambah ruang lebar dukungan masyarakat terdidik non partai. 

Basis suara Jateng modal besar untuk kemenangan pasangan Ganjar Airlangga. Prediksi penduduk Jateng yang memiliki hak suara akan memilih Ganjar secara personal, 70 persen memilih Ganjar. Di Jatim diperkirakan akan memberikan dukungan perolehan suara 25-30 persen untuk Ganjar, dengan berbasis data hasil survey politik awal tahun 2022 elektabilitas Ganjar selalu masuk 3 besar Capres di Jatim.

Partai koalisi harus berbagi tugas mengumpulkan kantong-kantong yang akan menjadi basis dukungan suara. Tugas PAN, PPP dan Golkar memperluas dukungan di Jabar DKI dan luar Jawa. Untuk Jabar akan menjadi ladang perebutan suara antar pasangan Capres-Cawapres. Duet Prabowo-Puan atau Anies-AHY akan berharap mengeruk suara pemilih di Jabar. 

Untuk duet Ganjar-Airlangga sebenarnya cukup mendapatkan 25-30 persen dari 37 jutaan pemilih di Jabar. Golkar sebagai partai yg sudah mapan akan mampu mendulang basis suara merata di seluruh Indonesia. Golkar dianggap mewakili kaum nasional, disebutkan memiliki kemampuan manajemen dan jaringan kuat jalur birokrasi di pemerintahan. Sementara PPP diharapkan mampu menggerus suara kultural di NU. Di tengah kemelut Ketum NU dan PKB, PPP akan banyak diuntungkan dan dipermudah masuk suara basis tradisional.

PAN sebagai partai cikal bakal reformasi dapat diarahkan pada basis pemilih reformis terutama para generasi 1998 ditambah generasi milenial. Anak muda akan lebih suka Capres berbasis capres agresif, reformis dan visioner. Tentu Ganjar bisa mewakili platform reformasi generasi milenial. Kasus E-KTP yang menyandera Ganjar sudah tertutup rapat dan Ganjar sudah steril.

PAN yang membuka plafon ideologinya lebih terbuka yakni Nasionalis-Religius akan lebih mudah diterima di basis suara merahh/abangan. Nama Ganjar sebagai kandidat yang lebih condong wakil nasionalis memberikan kekuatan bersama dalam irisan ideologi partai citra nasionalis. 

PAN juga mempunyai basis dukungan kulturalnya yakni masyarakat Muhammadiyah. Jika Partai Ummat tidak lolos verfak, tentu basis Muhammadiyah akan solid memberikan suara ke PAN dan diteruskan suara ke pasangan Ganjar-Airlangga .

Poros Capres-Cawapres dukungan partai biru hijau dan kuning ini akan mempunyai dampak dahsyat yakni meningkatkan elektoral partai, terutama bagi PAN dan PPP. Cocktail effect Ganjar-Airlangga akan menambah pundi-pundi suara partai. Angin segar untuk PAN dan PPP jika koalisi ini terjadi dan segera dipatenkan dalam nota kesepahaman politik yang mengikat. Tidak ada lagi kekuatiran PAN dan PPP akan hilang di parlemen 2024 akibat batas ambang parlemen 4 persen tidak tercapai. 

Sepertinya Ketum ke tiga parpol segera merapat dan secara intensif membahas dengan Ganjar. Ganjar bukan pengurus atau ketua partai, kekuatan Capres ini terbukti daya dongkrak elektoral dan elektabilitas sangat tinggi hasil berbagai lembaga survey selalu menempati 3 besar Capres. Yang lebih mencengangkan jika Ganjar mendapatkan dukungan non partai dan sudah terbentuk lebih dari 400-an kelompok relawan independen tersebar di Indonesia dan mempunyai garis militansi yang diandalkan.

Penulis adalah Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon