Merugikan Negara Dan Ekosistem, Polisi Harus Usut Tuntas Pelaku Penyelundupan Benih Lobster

Polisi diminta untuk mengusut tuntas pelaku penyelundupan benih lobster, karena membuat negara kehilangan sumber pendapatan yang nilainya sangat tinggi.


"Kalau nilai transksasi Rp 2 triliun, misalnya, maka negara akan kehilangan pendapatan ekspor ratusan miliar," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/12).

Dedi mengatakan, penyelundupan benih lobster juga merugikan ekosistem. Jika penyelundupan dilakukan dalam jangka panjang, bibit lobster juga bakal musnah.

"Sementara lobster di Vietnam akan melimpah. Kita pasok bibitnya, lalu di sana dikembangkan. Vietnam malah akan menjadi penghasil lobster terbesar di dunia," katanya.

Mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan, gejala-gejala lobster akan musnah sudah tampak. Pertama, bahwa sudah menjadi kebiasaan perilaku di Indonesia sering mengabaikan masa depan.

"Misalnya, terumbu karang yang akan habis dibabat demi kepentingan ekonomi, seperti reklamasi. Sementara terumbu karang menjadi habitat lobster," tegasnya.

Kedua, ikan rica-rica yang menjadi pakan lobster akan habis karena terjaring trol milik nelayan yang mayoritas dari Vietnam.

Menurutnya, kebijakan Susi Pujdiastuti saat menjadi menteri Kelautan dan Perikanan yang menenggelamkan kapal sangat logis.

Selain karena mencuri dan merugikan negara, nelayan Vietnam juga kerap menggunakan troll untuk menjaring ikan.

"Padahal di negaranya sendiri, penggunaan troll itu dilarang," tegasnya.

Sementara di sisi lain, saat ini kapal pencuri ikan tidak ditenggelamkan. Melainkan diserahkan ke swasta, yang dikhawatirkan akan kembali ke nelayan asing pencuri ikan.

Ketika rumah dan pakannya habis, maka lobster akan menjauh dari perairan Indonesia. Sementara, Indonesia sendiri mengekspor benih lobster ke Vietnam yang kemudian akan dibudidayakan di sana.

"Maka sempurna sudah Indonesia akan kehilangan lobster. Sementara Vietnam akan mengembangkan lobster. Siapa nanti yang akan menjadi raja lobster? Ya Vietnam," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Oleh karena itu, dirinya juga meminta Kementerian KKP untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal. Menurutnya, ada perangkat hukum yang mesti dilakukan dalam keadaan tertentu.

"Maka, itu (penenggelaman kapal) harus dilakukan," pungkasnya.