Meski BOR Turun, Ridwan Kamil Sebut Mobilitas Warga Di Tiga Daerah Ini Masih Tinggi

Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Ist
Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Ist

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melaporkan, Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Jabar mulai mengalami penurunan pada hari ke-10 PPKM Darurat. 


"Posisi BOR kita sudah turun tiga persen. Sebelum dilakukan PPKM Darurat kita mencapai rekor diangka 90,69 persen, sekarang posisi ada di 87,6 persen jadi kita kurang lebih turun sekitar tiga persen," ucap Emil, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (12/7).

"Jadi mudah mudahan ini menjadi awal dari proses pengendalian Covid-19," tambahnya.

 Menurutnya, penurunan BOR itu disebabkan hadirnya pusat pemulihan dan ruang-ruang isolasi.

"Isolasi di hotel kita sebut pusat pemulihan itu juga terjadi penurunan khususnya di BPSDM sekarang dari 90 persen turun ke 60 persen isolasi di hotel juga sama saya kira tidak ada kelas kelas khusus," katanya.

Meski demikian, Emil menyebut jika mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat masih tinggi. Berdasarkan data, mayoritas daerah di Jabar masuk kategori kuning atau mobilitasnya diangka 20-30 persen.

"Kita moyoritas sudah ada di angka di 23. Tapi masih ada tiga wilayah yang tentunya belum terkendali yaitu Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bandung ini dari sisi mobilitas masih kurang dari 10 persen," tuturnya.

Selain itu, Emil mencatat ada sebanyak 7.700 pelanggaran di mana mayoritas didominasi pelanggaran perorangan dan 1623 pelanggar pelaku usaha selama PPKM Darurat.

"Selama PPKM Darurat ada sanksi tentu sudah dilaksanakan. Tadi sudah saya laporkan bahwa hukuman hukuman yang dilakukan kepada mereka mereka yang melanggar hukum itu juga sudah ditegaskan dalam bentuk sanksi pidana. Karna kan sanksi itu terbagi dua tadi sanksi secara administratif juga sanksi secara pidana," jelasnya.

Saat ini, kata Emil, total denda dari dunia usaha yang melanggar ada 773 juta.

"Kami tidak bahagia mendapatkan pendapatan dari denda tapi karena melanggar apa boleh buat harus ditegaskan," tandasnya.