Meski PPKM Diperpanjang, Bupati Kuningan Beri Kelonggaran Aktivitas Masyarakat

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Bupati Kuningan Acep Purnama menyampaikan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang dari tanggal 22 Februari sampai 8 Maret mendatang.


Namun, Acep mengatakan dalam penerapannya ada kelonggaran kebijakan. Salah satunya yakni dengan memperbolehkan warga untuk menggelar hajatan.

"PPKM kita perpanjang, hanya sekarang saya mengizinkan apapun kegiatan di masyarakat. Asal satu hal, saya tetap mengetatkan protokol kesehatan secara baik dan benar," kata Acep Purnama saat dimintai keterangan persnya, Selasa (23/2). 

Walaupun kembali memperpanjang masa PPKM, pihaknya akan lebih memberi kelonggaran bagi setiap aktivitas di masyarakat. Setiap masyarakat boleh melakukan aktivitasnya, namun tetap untuk memperhatikan dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Silahkan untuk berkegiatan apapun boleh, tapi ingat harus memperhatikan persyaratan yang kami berikan. Misalnya mau ada kumpulan, perhatikan ruangan yang akan dipakai, siapa saja yang akan diundang dan berapa jumlah undangan," ungkapnya. 

Termasuk soal hajatan, Acep menerangkan, kini memperbolehkan setiap warganya untuk mengadakan hajatan. Sekalipun nanti ada hiburan musiknya, namun tetap dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

"Boleh dengan alunan musik-musik dengan pengantar untuk menghangatkan suasana. Tapi dengan satu syarat tidak ada lantuan musik atau irama yang seronok, yang bisa menggugah orang untuk berjoget dan berdendang ria. Ini pertimbangannya satu karena masih ada saudara-saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit karena terpapar Covid-19," terang Acep usai menemui pengamen kecapi di halaman kantor Setda Kuningan. 

Pihaknya menekankan, setiap hajatan yang digelar masyarakat harus dibatasi sebanyak 50 persen dari kapasitas tempat. Kemudian mengatur jadwal kunjungan dari para tamu undangan.

Selain itu, Acep juga kembali memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) di lingkungan pemerintah daerah. Perpanjangan ini tertuang dalam SE Bupati Kuningan nomor 061/364-ORG yang berlaku hingga 8 Maret 2021.

"Kita kembali memberlakukan WFH dan WFO masing-masing sebesar 50 persen. Ini berlaku sampai dengan 8 Maret 2021, khusus bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan," pungkasnya.