Minimnya pengawasan dari masyarakat Kabupaten Cirebon pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), disinyalir menjadi ajang para oknum melakukan tindakan rasuah (korupsi).
Begitu diungkap Koordinator Jaringan Masyarakat Pemantau Anggaran Cirebon (JAMAC), Abdul Nasir saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (16/2)
Nasir begitu disapa, mengaku pasca melakukan Deklarasi JAMAC, dirinya berharap masyarakat Kabupaten Cirebon kedepannya harus memahami dan mau peduli akan anggaran (APBD) yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
Lebih lanjut, Nasir melihat sampai sejauh ini, masyarakat Kabupaten Cirebon tidak begitu mempermasalahkan tata kelola pemerintahan, baik itu transparansi maupun dalam hal Good Governance.
"Kami sangat berharap kedepannya ada keterlibatan masyarakat dalam rangka pengawasan anggaran di Kabupaten Cirebon," kata Nasir.
Nasir pun berharap dengan dideklarasikannya JAMAC, maka masyarakat Kabupaten Cirebon lebih melek akan anggaran APBD Kabupaten Cirebon. Pihaknya ingin membantu pemerintah dalam menciptakan good governance.
"Untuk itulah, kami akan membuka sekolah anggaran, agar masyarakat Cirebon melek anggaran," demikian Nasir.
© Copyright 2024, All Rights Reserved