Minta Upah 2021 Naik 8 Persen, KSPI: Jika Tidak Aksi-aksi Akan Semakin Besar

Presiden KSPI, Said Iqbal/Net
Presiden KSPI, Said Iqbal/Net

Pemerintah didesak menaikkan upah minimum buruh sebesar 8 persen di tahun 2021. Apabila tidak diindahkan, situasi akan semakin memanas karena saat ini buruh masih memerjuangkan penolakan UU Cipta Kerja.


Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keteragannya seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/10).

"Seiring dengan penolakan itu, buruh juga menyuarakan agar upah minimum 2021 naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar," kata Said Iqbal.

Menurutnya, kenaikan upah minimum sebesar 8 persen didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir. Iqbal tak setuju dengan permintaan kalangan pengusahan agar tidak ada kenaikan upah buruh pada 2021, dengan alasan pertumbuhan ekonomi minus.

Said Iqbal menilai, alasan minusnya perekonomian karena pada tahun 1998, 1999 dan 2000 dimana saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus namun upah buruh tetap naik sekitar 16 persen.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," ungkapnya.

Dengan demikian, Said Iqbal menegaskan, tidak ada alasan pemerintah tidak menaikan upah buruh walaupun perekonomian saat ini sedang minus.

"Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16 persen," imbuhnya.

Iqbal menyebut, jika upah buruh tidak dinaikan akan berdampak kepada daya beli masyarakat. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi sehingga berimbas negatif buat perekonomian.