PDI Perjuangan sangat menyayangkan tak ada satupun destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat yang masuk dalam daftar tujuan prioritas wisata internasional.
Padahal, Jabar sendiri merupakan provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 48 juta yang di mana memiliki potensi wisata yang besar.
"Saya sangat terkejut. Jabar dengan potensi wisata yang besar sama sekali tak dilirik Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi pertanyaan apakah Pemprov tidak mampu membangun akses atau memang tidak agenda wisata yang disiapkan di Jabar," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Bidang Pemuda Olah Raga (Pora) dan Pariwisata, Gatot Tjahyono di Bandung, Selasa (24/12).
Menurutnya, hal tersebut jadi sangat memprihatinkan. Mengingat, untuk satu area seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran hampir Rp4 triliun untuk pengembangan wisata.
Gatot menyebut, melalui mekanisme partai, ia meminta perhatian menteri terkait untuk mendukung infrastruktur akses pariwisata di Jawa Barat. Misalnya pembangunan jalan tol Cileunyi - Garut - Tasik (Cigatas) agar dipercepat untuk menunjang akses menuju Pangandaran, serta percepatan jalan tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) untuk meningkatkan peran Bandara Kerta Jati dan wisata daerah Timur Pantai Utara.
Selain itu, Pemprov Jabar juga harus memprioritaskan pembangunan KEK Pangandaran, Taman Tangkuban Perahu, Pelestarian Pondok Seni Saung Angklung, dan Penataan Kawasan Puncak.
"Pembangunan akses menuju Pantai Pelabuhan Ratu juga harus menjadi perhatian," ujar Gator yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Tetap (Komtap) Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia.
Gatot menyarankan, hasil bumi asli Jawa Barat seperti tanaman kopi, ubi cileumbu serta olahan dodol agar didaftarkan sebagai hak paten komunal atau pribadi. Demikian juga tarian-tarian daerah yang sangat terkenal supaya tidak diklaim milik internasional oleh negara lain .
"Penjelasan para menteri atas inisiatif Gubernur Jabar, Bupati atau Wali Kota sangat diperlukan agar perhatian pengembangan budaya dan wisata yang ingin dibantu Pemerintah Pusat dapat menyiapkan kawasannya, agar punya nilai jual sehingga tidak harus dimulai dari nol," tuturnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved