Jalan tol Cisumdawu terbagai dalam 6 seksi dengan panjang sekitar 60 KM. Pembangunannya sudah dimulai sejak akhir 2011, sempat disebut akan selesai 2016.
- Azumardi Azra Khawatir Tak Ada Lagi Pembendung Kebijakan Yang Merugikan Masyarakat
- Soroti Meninggalnya Dua Demonstran, Taiwan Desak Militer Myanmar Tempuh Jalan Damai
- Mayoritas Partai Politik Kota Bekasi Dukung 5 Dapil di Pemilu 2024
Baca Juga
Pemerintah menjanjikan akan selesai tahun 2017, molor lagi. Pemerintah kembali menjanjikan akan tuntas di tahun 2019. Tak juga selesai, pemerintah janji lagi selesai tahun 2021.
Pertengahan tahun 2022, Kementerian PUPR kembali kasih angin surga. Mereka menjanjikan bahwa jalan tol tersebut akan selesai di akhir tahun 2022. Tahun 2022 lewat sudah, jalan tol Cisumdawu belum juga selesai. Sampai saat ini, pertengahan tahun 2023, pekerjaan masih berkutat di penyelesaian Seksi 5A.
Muak dengan janji-janji pemerintah dan pelaksana proyek, Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, memuntahkan kekesalannya saat melakukan rapat evaluasi dengan Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol beberapa waktu lalu.
“Delay-nya project ini luar biasa konsekuensinya,” kata Mulyadi kepada redaksi, Jumat (9/6).
Ia menjelaskan, konsekuensi terus molornya penyelesaian jalan tol Cisumdawu tidak hanya dalam konteks fungsinya saja. Lebih jauh Mulyadi mengungkapkan, delay penyelesaian proyek berkonsekuensi terhadap cost of fund.
“Apalagi ada pembengkakan nilai proyek. Kedepan ini akan jadi beban negara,” cetus anggota Banggar DPR RI itu.
Mulyadi meminta semua pejabat yang bertanggungjawab atas pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu tak main-main dengan amanah yang diberikan masyarakat dan sadar bila kelalaian mereka telah banyak merugikan negara.
“Negara banyak dirugikan jika tol ini tidak segera selesai. Itu harus jadi kosern baik bagi kontraktornya maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT),”tegasnya.
Politisi Gerindra ini kemudia menyinggung soal banyaknya intervensi dari oknum yang memberi toleransi penyelesaian pembangunan jalan tol Cisumdawu kembali molor. Ia tak mau kedatangan para anggota DPR RI dalam rapat tersebut seolah-oleh membenarkan molornya penyelesaian proyek tersebut.
“ Kita enggak mau, kita datang kemudian (terjadi) delay lagi. Beban moralnya sangat tinggi karena kita harus mempertangungjawabkannya pada masyarakat,” katanya.
Kecewa atas buruknya kinerja pemerintah dan pelaksana proyek jalan tol Cisumdawu, Muyadi minta pimpinan Komisi V DPR RI untuk bersikap tegas.
“Saya merekomendasikan pada pimpinan supaya kontraktor-kontraktor proyek ini dikasih sangsi semua,” tandasnya.
- Ketemu AHY, Prabowo Titip Salam Buat SBY
- Relawan di Tasikmalaya Terus Bergerak Menangkan Prabowo Subianto
- Publik Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Menteri Agama
