Peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam pembangunan ekonomi Indonesia, patut diapresiasi. Ke depan, anggota organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah harus lebih berperan dalam mendukung pemerintah, khususnya meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal, serta mendorong daya saing produk asli nusantara.
- Pimpin Majelis LPCR, Ustadz Ahab Paparkan Rencana Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah Garut
- Ketum Muhammadiyah Berharap Para Capres dan Kepala Daerah Serius Atasi Masalah Sampah
- Pengurus Resmi Dikukuhkan, Muhammadiyah dan Aisyiyah Karangpawitan Sambut Era Baru
Baca Juga
Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-14 Muhammadiyah Kabupaten Bogor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (20/5).
"Pemerintah dan Muhammadiyah dapat berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program prioritas Kementerian Perdagangan seperti kemitraan UMKM, promosi fesyen muslim, pengembangan produk pertanian, serta perluasan pasar ke negara mitra yang memiliki perjanjian kerja sama perdagangan," kata Zulhas, sapaan karibnya.
Zulhas menyampaikan, pemerintah akan terus mengucurkan bantuan kepada masyarakat untuk program kemitraan peningkatkan UMKM, di antaranya melalui organisasi Muhammadiyah.
"Kementerian Perdagangan mendorong Muhammadiyah dalam
menggerakkan ekonomi umat. Salah satunya, bantuan permodalan dan kemitraan dengan ritel modern untuk warung umat," katanya, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
Pada kegiatan ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengungkapkan, pada periode Natal 2022 dan tahun baru 2023, serta Lebaran 2023 harga barang kebutuhan pokok di berbagai daerah cenderung stabil.
Begitu juga, kata dia, pada 2022 neraca dagang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan surplus mencapai 54,56 persen.
Selain itu, lanjutnya, inflasi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5,5 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.
"Sampai hari ini daya beli masyarakat dengan inflasi masih cukup berimbang," pungkasnya. 
- KNPI Dorong Pemkot Bandung Perkuat Ekonomi Digital, Edwin Khadafi: Upaya Menekan Pengangguran
- Pengamat: Larangan Jualan TikTok Bisa Jadi Blunder Besar
- Pemerintah Larang S-Commerce, TikTok Merengek
