Netralitas ASN Jadi Fokus Bawaslu Jabar Di Pilkada Serentak

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan/RMOLJabar
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan/RMOLJabar

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan menjadi hal baru. Hingga saat ini Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) menemukan 88 perkara dan 19 laporan dari masyarakat.


Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menuturkan, dari jumlah keseluruhan 107 perkara terdapat 22 yang dinyatakan bukan pelanggaran. 

Sehingga, Bawaslu Jabar hanya menangani 85 perkara yang terdiri dari 41 pelanggaran administratif, 12 pelanggaran kode etik dari pihak penyelenggara maupun pengawas, dan 32 pelanggaran hukum lainnya kaitannya dengan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Seperti, kepala desa turut memberikan aktivitas yang dilarang, memfasilitasi tempat, serta menunjukan sikap keberpihakan," tuturnya, Rabu (21/10).

Hal tersebut dilarang dan diatur dalam UU Pemilihan pasal 71 ayat 1, ASN dilarang melakukan sikap keberpihakan kepada satu di antara calon yang mengikuti kontestasi. Namun, perkara tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu di delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

Bawaslu Jabar juga menemukan 54 pelanggaran protokol kesehatan, kemudian Bawaslu Jabar telah memberikan peringatan, tambah Abdullah. Artinya dalam fase tersebut telah menuai hasil mengenai pelanggaran protokol kesehatan.

"Kami mengimbau kepada seluruh kontestan pemilihan untuk membangun keterpilihan dengan cara yang berintegritas," tambahnya.

Ia juga mengingatkan, kepada seluruh pasangan calon (paslon) agar tidak melakukan money politik, tidak menggunakan kekuatan birokrasi sebagai instrumen kemenangan dan pemenuhan aspek pemenuhan faktor keselamatan kesehatan. Selain itu, peserta pemilihan diharapkan disiplin protokol kesehatan.