DALAM kehidupan politik sekuler, paltform bersama yang tidak bisa dihindarkan dan ditawar lagi dalam politik adalah kesepakatan berdasarkan pragmatisme kepentingan.
Tidak ada wujud absolute sebuah perbedaan utama atau mencolok menjadi kendala besar mencapai titik kompromi. Prinsip, etika dan idealisme berpolitik dianggap bagian lelucon dan pekerjaan sia-sia melewatkan situasi yang sedang dijabatnya.
Atas dasar kepentinganlah sebagai rujukan utama membangun koalisi dalam pemerintahan bisa terwujudkan.
Jokowi mungkin lupa jika menteri berasal dari ketua partai itu atas dasar pertimbangannya secara politik.
Sentilan Jokowi terhadap Menteri Perdanganan Zulkifli Hasan berkaiatan bagi-bagi Migor untuk kampanye caleg putrinya (12/07/2022) menjadi titik awal penyerangan terhadap partner kerjanya. Artinya Jokowi tidak sadar dirinya telah menyerang juga kepentingannya sendiri dengan melukai mitra koalisinya.
Tindakan penyerangan yang diarahkan ke Zulkifli Hasan bisa menjadi preseden buruk bagi kelangsungan Pemerintahan Jokowi. Keberadaan PAN sebagai partai baru yang merapat kepemerintahan dan menjadi gerbong baru parpol koalisi pendukung pemerintah.
Awal bergabungnya PAN sebagai mitra kerja baru dalam Kabinet Jokowi justru ditandai dengan trigger negatif yang bisa memulai melemahkan koalisi.
Terjadinya konflik kepentingan antara partai koalisi sebagai bagian kegiatan politik berbahaya Tindakan Jokowi memperingatkan kegiatan Zulkifli Hasan bisa jadi termakan masukan-masukan negatif dari mitra koalisi lainnya.
Kode keras ketidaksukaan Jokowi terhadap pelaksanaan kegiatan politik sang menteri di Lampung tertanggal 9 Juli 2022 itu dianggap sebagai provokasi politik di dalam kabinet kerjanya sendiri.
Mari kita coba urai dan beberkan juga prahara polemik politik berkaitan ketum partai yang bagi-bagi Migor untuk kontutuennya dianggap sah dan wajar atau sebaliknya baik dilakukan dalam jabatan sebagai Menteri atau sebagai ketua partai.
Perlu diingat jika rakyat Indonesia wajib berpartai terkecuali PNS, Polri dan TNI atau masyarakat yang sedang dicabut hak politiknya. Artinya kita semua adakah masyarakat politik.
Semua hal ihwal aturan dan kebijakan dalam kehidupan yang kita alami dan jalankan adalah produk dan keputusan politik.
Pandangan masyarakat seharusnya diluruskan jika jabatan Menteri itu jabatan bagian dari jabatan politik. Menjadi hak preogratif presiden memilih menteri yang akan membantunya.
Presiden dipilih secara langsung dan sebelum jadi calon presiden, seseorang atau pasangan harus diusung oleh partai atau koalisi partai dengan syarat mencukupi syarat minimal presidential threshold.
Pemahaman yang benar dari rentetan proses politik akan membuat bijak kita untuk mencerna dan memahami perilaku pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kesehariannya. Kita akan paham alur pemahaman tugas dan fungsi serta keterikatannya latar belakang yang menyertainya.
Oleh karenanya ketika ada perestiwa politik penting atau ringan akan lebih mudah dan bijak memahami dan akhirnya kita menilai dan menyimpulkannya.
Kasus Ketum Partai yang menjabat Menteri, salah siapa ketika tejadi tumpang tindak jabatan dan disinyalir bermuara pada tudingan penyalahgunaan jabatan?
Presiden sebenarnya secara pertimbangan politik akan lebih nyaman memilih pembantunya sebagai menteri dari kalangan partai. Apa alasannya?
Sistem pemerintahan kita adalah presidensil yang menganut pembagian kekuasaan berdasarkan 3 pilar kekuatan pokok yakni Trias Politika di mana kekuasaan pemerintahan di tangan dan dijabat oleh presiden.
Dalam penyelenggaraan negara, dilengkapi dengan badan legislatif dan yudikatif.
Hubungan kelembagaan tinggi negara yang sangat erat adakah presiden dan legislatif. Oleh karenanya hubungan timbal balik dua lembaga tinggi negara ini sangat dominan dalam mekanisme Pemerintahan yang akan dijalankan.
Dalam proses perjalanan Pemerintahan terjadi cek dan balance terutama hububgan kerja Presiden dan Legislatif (DPR).
Proses dan perestiwa politik yang akan dijalankan tentunya lebih banyak didesain oleh lobi kepentingan politik sehingga proses pemerintahan dapat berjalan lancar.
Dibutuhkan kekuatan politik untuk memutuskan, menjaga dan melangsungkan tida putar Pemerintahan.
Secara politik, Jokowi akan sangat nyaman jika para pembantunya dari kalangan parpol pendukungnya.
Dengan banyak menarik dukungan individu berasal parpol, pemerintahan yang dipimpinnya akan lebih tenang karena mendapatkan dukungan lebih parpol.
Ketua parpol menjadi salah satu daya pikat utama bagi presiden untuk ditawarkan menjadi Menteri.
Dengan memilihnya, setidaknya gerbong partai dan kontituennya akan mengikuti arahan ketum partainya. Tentunya pemerinrahan akan berjalan stabil, nyaman dan aman, sama-sama menikmati kue kekuasaan.
Jadi Jokowi harusnya tidak tergesa-gesa memarahi menteri barunya dan harus pandai memfilter informasi negatif yang dijadikan alat menyerang timnya sendiri. Baiknya Pak Jokowi komunikasi langsung dengan Pak Menteri sebelum rilis atau membuat pernyataan di media.
Gimana jadinya jika sang menteri tiba-tiba ngambek kerja dan berbalik arah mencabut dukungannya?
Penulis Direktur SEPADAnit Institut Studi Ekonomi Bisnis Politik dan Kebijakan Publik
© Copyright 2024, All Rights Reserved