Sampai saat ini masih ada gerakan dari kelompok tertentu yang bermanuver mengganggu tahapan menuju Pemilu Serentak 2024. Salah satunya, dengan masih adanya suara wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
- Pakar Hukum UNS Dua Kelemahan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
- Kalau Jadi Cawapres, Jokowi Sama Saja Melecehkan Pakar Hukum Tata Negara Sedunia
Baca Juga
Begitu poin yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar dalam tayangan video yang diunggal kanal Youtube Refly Harun, Senin (30/1).
"Mau kaitan langsung dengan perpanjangan atau tidak, tapi yang pasti ada yang mengganggu pemilu itu sendiri," ujar Zainal seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
Zainal mengatakan, sudah banyak temuan masyarakat sipil atas laporan orang-orang KPU di daerah yang ditekan dan diminta meloloskan partai tertentu oleh KPU Pusat.
"Bagaimana mungkin, wasit itu main curang, KPU yang main curang, KPU paksa meloloskan partai tertentu bahkan mengancam ke KPUD," katanya.
"Jadi bayangkan rusaknya pemilu kalau wasitnya yang main curang," imbuhnya.
Zainal pun mengusulkan agar semua jajaran KPU saat ini diganti. Hal ini, untuk menyelamatkan kualitas hasil pemilu nantinya.
"Ini yang mau tidak mau, kita harus keras-kerasan untuk mengatakan ganti KPU, bahaya loh ini baru titik awal sudah main curang," pungkasnya. 
- Surati KPU Kota, Rutan Kelas I Cirebon Gelar Permohonan e-KTP Bagi Warga Binaan
- Sukseskan Pemilu, KPU Kota Tasikmalaya Lakukan Pendataan Pemilih Disabilitas
- Mantan Ketua Bawasli RI Ajak Publik Kawal Upaya Banding KPU
