Pakar Sarankan Pemerintah Perkuat Kedudukan Jaksa

Suparji Ahmad/Net
Suparji Ahmad/Net

Sistem penuntut umum tunggal (single prosecution system) dimana Kejaksaan sebagai satu-satunya pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) di Indonesia dalam perkembangannya ternyata belum konsisten dijalankan.


Pasalnya, masih ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung.

"Misalnya terhadap perkara Tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Tentara Nasional Indonesia," kata pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, Selasa (13/10).

Padahal, lanjut Suparji, dalam Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa menyatakan, Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana.

Termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.

"Kalimat 'Jaksa melakukan penuntutan' harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana," katanya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Oleh karena itu Siparji mengapresiasi Kebijakan politik yang ditempuh DPR RI dengan melakukan revisi terhadap UU 16/2004 tentang Kejaksaan. Ia berharap  melalui aturan tersebut aka nada penguatan kedudukan kejaksaan diamana jabatan Jaksa akan ditempatkan secara khusus di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Maka apabila RUU Kejaksaan menjadi UU Kejaksaan yang baru, para pencari keadilan akan meletakkan tumpuan keadilan pada Jaksa.

"Sehingga proses penuntutan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi akan optimal mewujudkan kebenaran material (substantial truth) dan keadilan," pungkasnya.