Pakar Tak Yakin Anies Baswedan Bisa Diberhentikan Karena Alasan Protokol Kesehatan

Anies Baswedan/Net
Anies Baswedan/Net

Penegakan hukum harus berlaku sama dan adil kepada semua orang termasuk. Termasuk penegakkan protokol kesehatan Covid-19.


Diungkapkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat kepulangan Habib Rizieq ke tanah air sah-sah saja.

Hanya saja, ia menyarankan agar langkah penegakkan hukum tersebut tak tebang pilih.

“Penegakan hukum harus berlaku sama dan adil kepada semua orang,” ujarnya dalam acara Webinar yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dnegan tema Ujung Pelanggar Protokol Kesehatan, Penegakkan Hukum atau Kriminalisasi”, Kamis (19/11).

Menurutnya kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi di berbagai daerah.  Namun ia tak melihat ada kepala daerah yang kemudian di periksa.

Ditanya soal kemungkinan pemberhentian Anies dari jabatannya sebagai Gubernur, Adi mengatakan bila Undang-undang sudah mengatur soal itu.

Ia menjelaskan, dalam UU nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daera,  Pasal 83 ayat 1 UU  disebutkan Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga menurutnya pemberhentian Anies karena adanya pelanggaran protokol kesehatan terlalu musykil.

Ia pun tidak yakin Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 soal penegakkan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) bisa jadi dasar pemberhentian Anies.

“Instruksi menteri ini saya pikir masih lemah untuk jadi dasar memberhentikan gubernur,” ujar Adi.

Ia mengingatkan agar pemerintah tak gegabah menggunakan aturan untuk mendepak Gubernur DKI Jakarta tersebut.

 “Memberhentikan gubernur ditengah jalan justru akan menimbulkan persoalan lain yang tak berkesudahan,”pungkasnya.