Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan, pendapatan dari sektor pajak hotel hampir menyamai pendapatan normal sebelum pandemi.
- Pj Gubernur Jabar Targetkan PAD Tahun 2024 Sebesar Rp35,88 Triliun
- Minim PAD, Penegak Hukum Diminta Ungkap Kebocoran Anggaran PDAM Purwakarta
- Pemkot Bandung Raih PAD Lebih dari Rp 2 Triliun Tahun Lalu, 2023 Bisa Bertambah
Baca Juga
Kepala Bapenda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menyebut , pendapatan pajak hotel tahun 2022 menyentuh angka Rp34,8 miliar.
"Tahun 2019 di bulan Januari, pendapatan dari pajak hotel mencapai Rp35,9 miliar. Tahun 2020 menurun sebesar Rp35,2 miliar. Dan Tahun 2021, dikarenakan Desember masih dalam PPKM sehingga masih banyak tempat wisata yang tutup dan kegiatan MICE masih dibatasi, sehingga tidak ada perayaan pergantian tahun, sehingga pendapatan dari pajak hotel turun jadi Rp12,6 miliar," kata Iskandar kepada wartawan, di Kota Bandung, Kamis (12/5).
Iskandar menjelaskan, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, total kenaikan realisasi Januari 2022 terhadap realisasi Januari 2021 mencapai 159 persen. Lalu, di bulan Februari 2022 total kenaikannya terhadap realisasi Februari 2021 mencapai 144 persen. Kemudian realisasi di Maret 2022 total kenaikannya terhadap realisasi Maret 2021 menyentuh capaian sebesar 121 persen.
"Juni 2020 saat Lebaran, pajak hotel hanya mencapai Rp1,6 miliar, padahal pada tahun sebelumnya Rp18,2 miliar, dikarenakan pada saat itu kasus Covid-19 sedang melonjak tinggi. Tahun 2021 ada sedikit pelonggaran, meskipun masih ada varian omicron, realisasi dari pajak hotel bisa mencapai Rp12,4 miliar," ungkapnya.
Iskandar optimis pendapatan pajak Pemkot Bandung akan berangsur normal seiring melandainya kasus Covid-19.
"Mei sekarang belum ada laporannya. Tapi prediksi kita akan lebih tinggi, yang pasti di atas dari 2021. Harapan kita bisa mendekati kondisi normal," imbuhnya.
Di sisi lain, Iskandar menyampaikan bahwa capaian pendapatan pajak di Kota Bandung tertinggi berasal dari pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di tahun 2021 saja pendapatannya bisa berada di atas tahun-tahun sebelumnya, mencapai Rp543,9 miliar. Lalu, kedua terbesar ada pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp509 miliar. Kemudian ketiga tertinggi berasal dari pajak restoran, realisasinya mencapai Rp208,6 miliar.
"Lalu ada pajak penerangan jalan yang mencapai Rp192,2 miliar. Kemudian pajak hotel mencapai Rp163,9 miliar di tahun 2021," rincinya.
Setelah itu baru menyusul pajak-pajak lainnya, seperti pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hiburan. Meski telah merangkak naik, tapi Iskandar mengakui jika masih ada kendala pada prosesnya karena regulasi relaksasi pada komersil.
"Beberapa relaksasi juga mengurangi pendapatan pajak. Untuk yang PBB pengurangannya bisa sampai ratusan miliar. Lalu, di akhir tahun juga ada pengurangan 15 persen untuk yang komersil. Ya, saat pandemi ini kan kita juga tidak boleh terlalu memberatkan masyarakat ya," tuturnya.
Namun, untuk tetap mengoptimalkan pendapatan, Iskandar dan timnya mengambil beberapa langkah kebijakan, salah satunya dengan menyediakan pelayanan QRIS untuk pembayaran PBB. Ia mengaku, dengan adanya QRIS ini jadi bisa lebih memudahkan masyarakat dalam membayar bayar pajak.
"Kita memudahkan masyarakat untuk membayar, sekarang pembayaran PBB sudah bisa menggunakan QRIS. Lalu, dengan diterbitkannya perwal baru terkait pajak reklame, bisa menaikkan target capaian pendapatan dari pajak reklame juga di tahun ini," harapnya.
- Kebutuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tinggi, Poltekpar NHI Bandung Perkuat Jejaring Industri
- Langganan Banjir, Warga Cibadak Bandung Desak Pemerintah Cari Solusi Jitu
- Berkontribusi untuk Pendapatan Daerah, Pedagang Pasar Baru Keluhkan Minimnya Perhatian Pemerintah
