Pasca Diambilalih, Pemerintah Kalau Bisa Jangan PHK Karyawan TMII

TMII/Net
TMII/Net

DPR mengapresiasi dan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Kepres 19/2001 terkait pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).


Anggota DPR-RI dari Komisi X, Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, Kepres tersebut sekaligus membatalkan Kepres 51/1977 dimana pengolaan TMII diserahkan ke Yayasan Harapan Kita. Pengambilalihan TMII ini tepat untuk meningkatkan layanan dan penyedian wisata bagi masyarakat.

"TMII merupakan miniatur Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan bangsa, oleh karena itu harus dikelola oleh pemerintah agar dari segi sarana dan prasarana bisa lebih memumpuni untuk wisatawan dan pesan keberagaman Indonesia yang damai tetap terjaga,” kata Illiza dalam keterangan tertulisnya pada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (8/4).

Politisi PPP ini mengklaim selama ini TMII merupakan lokasi wisata yang terjangkau oleh masyarakat, namun sayang banyak objek wisata di dalamnya yang tak terjaga dan terawat dengan baik, sehingga tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal, objek-objek wisata di TMII menarik dan edukatif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Pengambilalihan TMII oleh pemerintah diharapkan bisa membuat semua objek wisata di dalamnya berfungsi kembali dan semakin banyak layanan penunjang bagi wisatawan sehingga daya tarik TMII semakin besar bagi masyarakat, apalagi TMII memang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan objek wisata lainnya di Indonesia maupun di manca negara,” ungkapnya.

Selanjutmya, dia berharap pemerintah segera melakukan peningkatan layanan dan fasilitas, namun tidak perlu menaikkan tarif masuk TMII karena itu hanya akan membebani masyarakat untuk mengakses objek wisata terjangkau, berkualitas, edukatif, dan sehat.

“Pengambilalihan juga jangan sampai berimbas pada pemutusan hubungan kerja karyawan TMII, baik karyawan tetap maupun kontrak,” tutupnya.