PAW DPRD Purwakarta Berbuntut Kisruh Internal Partai Golkar Hingga Pemecatan

Ilustrasi Partai Golkar/RMOL
Ilustrasi Partai Golkar/RMOL

Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Purwakarta akibat meninggalnya Akun Kurniadi dikabarkan berujung kisruh di internal Partai Golkar wilayah setempat. 


Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan khususnya pada pasal 15 huruf a yakni : nama Calon Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama. 

Dalam hal pergantian tersebut, calon nama PAW khususnya untuk menggantikan Akun Kurniadi jatuh kepada UM Sulaeman yang meraih suara terbanyak ke-tiga setelah Akun Kurniadi berdasarkan hasil Pemilu terakhir pada Dapil yang sama. 

Meski sudah diketahui kursi PAW DPRD akan diduduki siapa, pihak internal Partai Golkar belum melakukan proses PAW. Masalah lambannya proses PAW juga belum diketahui pasti karena Ketua DPD Golkar Purwakarta yang dinahkodai AHB Maula Akbar enggan berkomentar ketika ditanya soal proses tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan Sekretaris Golkar Purwakarta yang dijabat Ahmad Sanusi. Ia memilih bungkam ketika jurnalis menanyakan soal proses PAW kepada dirinya yang juga berstatus sebagai Ketua DPRD Purwakarta. 

Kabar mengejutkan justru datang dari UM Sulaeman, saat ditanya sejauh mana proses PAW di internal partai, ia menyebut ada kabar pemecatan terhadap dirinya dari Golkar Purwakarta.

"Kabarnya ada pemecatan terhadap saya lewat DPD Golkar Jawa Barat. Bahkan,  suratnya sudah sampai di Pengurus Pusat Golkar," terang UM Sulaeman kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (13/1).

Ia juga menyebut, kabar pemecatan itu tidak melibatkan dirinya, tapi dijadikan hasil keputusan dalam rapat pleno pengurus berdasarkan pada 'rekam jejak digital' pribadi UM Sulaeman yang dianggap bermasalah. Sehingga Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Purwakarta merekomendasikan kepada DPD Golkar Purwakarta untuk pemecatan. 

"Jejak digital yang mana? Saya tidak pernah membuat status di media sosial yang mencemarkan nama baik partai," papar UM Sulaeman. 

Menurutnya, proses pemecatan tersebut dianggap tergesa-gesa tanpa prosedur organisasi yang seharusnya. Terlebih sebelumnya UM Sulaeman mengaku tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Partai Golkar, namun langsung dilakukan pemecatan.

"Saya juga bingung itu datang dari mana. Waktu jadi pengurus semua kebijakan partai dilaksanakan terus di pemilu suara saya termasuk yang besar, saya merugikan apa ke partai ? kebijakan partai apa yang sudah dilanggar?" papar dia.

Dia juga menilai proses PAW tersebut akan berakibat terhadap sistem demokrasi di DPRD. "Masyarakat juga akan menilai lewat keputusan ketua partai. Bagus tidaknya kan masyarakat bisa menilai. Harusnya mah lebih cepat lah," bebernya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya menyerahkan proses tersebut terhadap kebijakan partai. "Kalau ada yang tidak sesuai  Masing-masing menempuh haknya, karena saya juga ada hak untuk membela diri," pungkasnya. 

Diketahui, dalam PKPU yang disebutkan di atas Calon PAW tidak lagi memenuhi syarat apabila : 

a. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b.diangkat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

c.berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

f. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; 

g. dan/atau menjadi anggota Partai Politik lain