Pembahasan Raperda PPA dan PSU Purwakarta Buntu, Dakoram: Eksekutif Dan Legislatif Lagi Sekolah Vokasional Kebijakan Publik

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta/RMOLJabar
Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta/RMOLJabar

Gonjang-ganjing yang terjadi antara eksekutif dan sejumlah legislatif di DPRD Purwakarta berkaitan dengan pengesahan Raperda PPA dan PSU dianggap sebagai ajang pembelajaran kedua lembaga tersebut untuk menjadi sosok negarawan.


"Keduanya adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah yang sedang menjadi pelajar sekolah vokasional kebijakan publik dengan mata pelajaran kenegarawanan," kata Korpres MD Kahmi Kabupaten Purwakarta, Dadan Komarul Ramdan kepada awak media, Senin (19/9).

Menurutnya, sebagaimana halnya para pelajar, sebaiknya masyarakat mendoakan para pelajar tersebut sebagai hasbullah yang sedang berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan nilai ketawakalan terbaik.

"Agar ending dari semua ini tidak hanya sebatas meloloskan mereka sebatas kaum politisi belaka, tetapi semuanya mencapai kelulusan untuk mendapatkan predikat negarawan. Jika spirit masyarakat Purwakarta mendoakan mereka, Insyaallah semua yang terjadi akan baik-baik saja," kata Dakoram.

Apakah hal itu dapat menghambat laju pembangunan di Purwakarta, menurut Kang Dakoram tunda dulu berkaitan dengan kerugian terhadap keberlangsungan pembangunan daerah. Karena resiko pengelolaan pemerintahan daerah secara normatif baik terdominansi kental dangan sarat politik atau pun tidak.

"Resiko kerugian itu pasti ada, tinggal sejauh mana kita mampu mengelola resiko menjadi energi yang bisa melahirkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan mudhorotnya," kata Dadan.

Ia memandang bahwa hal itu hanya sebatas fenomena silang pendapat yang biasa saja dan sangat wajar terjadi dalam sebuah perhelatan untuk mengambil titik temu di antara kedua belah pihak. "Yaitu di salah satu sisi pihak DPRD sebagai legislatif dan di sisi sebelahnya adalah pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif," ujarnya.

Dari penulusuran awak media, setidaknya ada 24 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang ditenggarai memboikot gelaran paripurna kedua Raperda yang disebut diatas, diantaranya, dari Partai Golkar; Ahmad Sanusi, Enah Rohanah, Dias Rukmana Praja, Julian Isafri, Oja Sutisna, Rahman Abdurahman, Putrianti Putik, Anita Diana, Tuti Rohani, Lina Nursilva dan Muhtarom.

Dari PDIP; Warseno, Ina Herlina, Lina Yuliani, Yadi Nurbahrum dan Ujang Rosadi. Dari Partai Demokrat; Asep Candra, Haerul Amin dan Amas Mastur. Dari PAN; Agus Sundana. Dari Partai Berkarya; Asep Abduloh. Dari Partai Hanura; Muchsin Junaedi. Dari Partai Nasdem; Conrad Surawijaya dan dari PKB; Hidayat.