Pembangunan Infrastruktur Penghubung Antardesa Jadi Prioritas Pj Bupati Majalengka dalam RPJMD 2025-2045

Pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas pemerintah, karena sejumlah daerah di Kabupaten Majalengka masih belum terkoneksi dengan baik khususnya jalan penghubung antarkecamatan maupun antardesa.

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa program pembangunan infrastruktur tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2025 - 2045.

Pihaknya mengakui, konektifitas antardesa dan antarkecamatan sangat penting untuk dibangun demi mempercepat akses transportasi, menggerakkan roda perekonomian, hingga meningkatkan pelayanan publik.

"Saat ini, yang menjadi fokus adalah pembangunan jalan, dan secara bertahap jembaran juga dibangun untuk menyambungkan akses antarwilayah," kata Dedi Supandi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7).

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur di tingkat desa rata-rata masih bersifat lokal, karena hanya berfokus di dalam wilayah desanya masing-masing.

Sementara pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan desa yang sebenarnya sangat penting justru belum dilaksanakan, sehingga menjadi fokus Pemkab Majalengka.

Karenanya, program prioritas dalam RPJMD 2025 - 2045 meliputi program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Majalengka.

"Kami menargetkan, melalui program ini membuat konektivitas antardesa maupun antarkecamatan benar-benar terhubung secara baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat," ujar Dedi Supandi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7).

Selain itu, dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026 pun telah disertakan program yang difokuskan pada penanganan sosial ekonomi, infrastuktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Dedi menyampaikan, Pemkab Majalengka telah menetapkan standar pelayanan publik yang mencakup penerangan jalan umum (PJU), jalan, infrastruktur, dan lainnya.

"Sedikitnya ada tujuh program prioritas yang dilaksanakan, dari mulai penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan program yang berkaitan pelayanan publik," ujar Dedi Supandi.

Rencana program prioritas pembangunan akses jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan di Kabupaten Majalengka tersebut mendapat respons positif dari Ihin Nastahin (47).

Warga Desa Bantarwaru, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, tersebut, mengakui keberadaan akses jalan penghubung antarwilayah itu bisa memperpendek jarak tempuh.

Misalnya, jalan dari Desa Bantarwaru menuju Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, yang masih harus memutar melalui jalan utama, dan jarak tempuhnya mencapai 10 kilometer.

"Sebenarnya, bisa lebih cepat menyebrang sungai Cimanuk, tapi belum ada jembatannya, sehingga mau tidak mau harus memutar. Padahal, kalau ada jembatan bisa lebih cepat," kata Ihin Nastahin. (Adv)