Pembelajaran Tatap Muka Harus Melalui Pertimbangan Holistik Sesuai Kebijakan Daerah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim/Net
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim/Net

Pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota. Selain itu, bisa dilakukan secara bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan.


Hal tersebut diampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dalam pengumuman SKB empat Menteri yang dilakukan secara virtual, Jumat (20/11).

Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. 

“Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,” terang Nadiem Makarim. 

Nadiem menjelaskan, keputusan pemerintah pusat mengeluarkan SKB tersebut berdasarkan permintaan daerah. Sehingga, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah.

"Kendati kewenangan ini (SKB) diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Mendikbud.

Namun ia memastikan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Pasalnya, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.

Meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka dilakukan secara berjenjang. Seperti penentuan pemberian izin dari pemerintah daerah, Kanwil, Kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa dari satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.

“Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” ujarnya.