Pemerintah baru Afghanistan menuduh Amerika Serikat melanggar kesepakatan damai yang ditandatangani keduanya pada tahun 2020 karena masih menempatkan menteri dalam negeri baru Afghanistan Sirrajudin Haqqani dalam daftar teroris.
Haqqani dituduh melakukan serangan terhadap pasukan AS selama perang Afghanistan. AS menjanjikan imbalan $ 5 juta bagi kepala Haqqani. PBB juga masih memasukan Anak dari pendiri jaringan Haqqani itu kedalam daftar teroris.
Tak hanya Haqqani, penjabat Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund juga masuk dalam daftar hitam internasional.
"Pejabat Pentagon telah mengatakan bahwa beberapa anggota kabinet Imarah Islam atau anggota keluarga mendiang Haqqani Sahib berada di daftar hitam AS dan masih menjadi target," kata sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Afghanisran pada Rabu (8/9) malam.
“Imarah Islam menganggap ini sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Perjanjian Doha yang bukan untuk kepentingan Amerika Serikat atau Afghanistan,” kata sumber dari Taliban, merujuk pada perjanjian yang ditandatangani di ibukota Qatar.
Dalam kesepakatan itu pasukan AS dan pasukan asing lainnya akan meninggalkan afghanistan dengan syarat Taliban tidak mengizinkan kelompok-kelompok seperti al-Qaeda dan ISIL beroperasi di negeri para Mullah itu. Semua pasukan asing ditarik tepat sebelum batas waktu 31 Agustus yang menandai berakhirnya perang panjang selam 20 tahun.
Kesepakatan AS-Taliban itu tak melibatkan pemerintah Afghanistan dukungan Barat yang dipimpin oleh mantan Presiden Ashraf Ghani. Ia kemudian melarikan diri dari Afghanistan setelah pejuang Taliban menyapu negara itu bulan lalu.
Menurut Taliban, dalam kesepakatan itu AS berjanji untuk membebaskan anggota Taliban dari sanksi internasional.
Menurut laporan Al Jazeera, Kamis (9/9), kecaman Taliban muncul menyusul pernyataan seorang pejabat Pentagon kepada media bahwa anggota keluarga Haqqani masih menjadi target yang sah dan tetap masuk daftar hitam AS.
Taliban menilai pernyataan itu sangat provokatif, seraya menuntut AS segera menghapus anggota keluarga Haqqani dari daftar hitam pemerintah Negara Paman Sam itu.
Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah AS atas tuntutan tersebut.
© Copyright 2024, All Rights Reserved