Pemerintah Kerap Plin-plan, Wacana Hapus Listrik 450 VA Tetap Dikawal PKS

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto/Net
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto/Net

Wacana penghapusan daya listrik 450 VA menjadi isu yang akan dikawal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, meski Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak ada rencana untuk menghapus listrik 450 VA.


Bukan tanpa alasan, PKS memandang beberapa kebijakan pemerintah acap kali berubah-ubah. Contohnya, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun nyatanya dinaikkan.

“Karena faktanya, dalam beberapa kasus pemerintah plin-plan tidak konsisten dengan ucapannya. Ini kan preseden buruk pemerintahan kita,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto beberapa saat lalu di Jakarta, Jumat (23/9).

“Karenanya PKS akan terus mencermati persoalan ini,” imbuhnya seperti diwartakan Kantor Berita Politik RMOL.

Atas dasar itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS tersebut mendesak pemerintah untuk konsisten menolak penghapusan listrik 450 VA karena akan merugikan rakyat kecil.

“Ya, kita mendesak agar pemerintah, termasuk presiden tidak plin-plan dalam kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sempat menegaskan pemerintah tidak punya rencana untuk menghapus golongan listrik subsidi 450 VA. Pemerintah juga tidak memiliki satu pun rencana untuk mengalihkan subsidi listrik 450 VA menjadi 900 VA.

"Tidak ada. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Nggak pernah. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Nggak ada," kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/9).