Pemerintah Percepat Hilirisasi Industri Nikel

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) mengakselerasi hilirisasi nikel melalui percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan pembangunan smelter nikel di Sulawesi.


Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat dunia.

Dikutip kantor Berita Politik RMOL, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves, Tubagus Nugraha mengungkapkan, percepatan realisasi PSN dilakukan dengan memberikan berbagai fasilitas perizinan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan UU.

Sejumlah smelter di Sulawesi yang masuk dalam usulan PSN juga dilakukan peninjauan, di antaranya Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

"Sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indonesia harus bangga dengan langkah PT CNI yang sangat strategis ini. Kami akan mendukung agar PSN ini berhasil," jelas Tubagus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Menurut Tubagus, Kabupaten Kolaka menjadi salah satu lumbung Nikel Indonesia. Dengan menjadikan smelter PT CNI sebagai PSN, hilirisasi nikel akan menghasilkan nilai tambah dan mendorong percepatan ekonomi daerah dan nasional.

"Yang paling penting menciptakan lapangan kerja. Kami perkirakan, jika smelter PT CNI beroperasi akan melebihi 4 ribu tenaga kerja yang terserap," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Direktur PT. CNI Djen Rizal menjelaskan bahwa sebagai PMDN, PT CNI berkomitmen penuh dalam program hilirisasi nikel dan cobalt untuk mendukung industri mobil listrik.

Saat ini PT CNI sedang membangun pabrik pengolahan bijih Nikel Saprolit dengan teknologi RKEF yang terdiri dari total 4 line masing-masing 72 MVA, Rectangular Furnace melalui 3 fase pembangunan (setara 8 line 36 MVA Circular Furnace) yang dilakukan oleh konsorsium BUMN China ENFI dan BUMN Indonesia PT Pembangunan Perumahan (PP).