Pemerintah Pusat Diminta Siapkan Data UMKM agar Terbebas dari Ketergantungan Produk Impor

Sebagai upaya terbebas dari ketergantungan produk impor, pemerintah pusat diminta untuk mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Begitu dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri Hari UMKM Nasional yang diselenggarakan di Cihampelas Walk, Bandung, Jumat (12/8).

Kegiatan ini digagas Kementerian Koperasi dan UMKM (KUMKM) ini dihadiri juga Menteri KUMKM Teten Masduki, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta sejumlah bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.

Ridwan Kamil menilai, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung kepada barang-barang luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia harus keluar dari ketergantungan produk impor, apalagi di saat situasi ekonomi yang tidak menentu.

"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah pusat untuk mendata potensi masing-masing provinsi terutama menyangkut UMKM. Data sangat diperlukan agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.

"Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," tegasnya.

Lebih lanjut, Emil memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam merevitalisasi UMKM. Dia pun menyontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.

"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jaid Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, InshaAllah di Jawa Barat ada," katanya.

Senada, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga berkomitmen untuk memperkuat UMKM dengan tidak tergantung pada produk luar negeri. UMKM harus jadi benteng perekonomian masyarakat.

"UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi. Tetap tumbuh di saat pandemi. Kami ingin UMKM yang tangguh, tak tergantung ke negara lain," katanya.

Dirinya mencontohkan agar kebutuhan minyak goreng bisa dipenuhi UMKM dalam negeri. 

"Minyak goreng kita harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan. Sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat, bahwa pemerintah itu selalu hadir," katanya.

Menanggapi itu, Menteri KUMKM Teten Masduki memastikan pemerintah akan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah. Dirinya meyakini optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat. Kalau Rp400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi1,58%, atay menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.

Dirinya menegaskan pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.

"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.

Selain itu, Teten juga menyebut akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi. Terlebih, menurutnya potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp5400 triliun.

"Tapi sekarang lebih dari 10% di e-commerce itu produk impor. Jadi kita harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Apalagi penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," pungkasnya.