Pemkab Bekasi Bakal Bentuk Perda Penataan Kawasan Kumuh

Penyampaian Raperda dari Disperkimtan ke DPRD Kabupaten Bekasi/RMOLJabar
Penyampaian Raperda dari Disperkimtan ke DPRD Kabupaten Bekasi/RMOLJabar

Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) ke DPRD tentang Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh.


Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir.

"Kami dari Disperkimtan mengusulkan Raperda tersebut, dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang bersih sehat dan berkah atau disingkat Berseka,” bebernya, Senin (7/6).

Dalam perda yang telah dirancang, kata dia, terdapat beberapa kriteria yang menyebutkan wilayah tersebut masuk dalam kategori kumuh, diantaranya dari aspek kebersihan lingkungan, aspek kesehatan, hingga aspek kondisi infrastruktur.

“Dengan demikian, saya berharap perlu adanya kolaborasi antar SKPD agar Perda ini nantinya dapat dijalankan. Misalnya ada masalah sampah maka Dinas LH harus ikut berkolaborasi, sama halnya dengan dinas kesehatan, Binamarga dan SKPD lainnya,” ujarnya.

“Setidaknya dengan adanya Perda ini, SKPD punya locus pembangunan dengan merujuk pada perda ini. Misal, dinas kesehatan ada program pencegahan stanting, nah nanti lokasi yang masuk dalam kategori kumuh bisa dimasukkan dalam program tersebut, termasuk dengan SKPD lain,” bebernya.

Ia berharap dengan dibentuknya perda tersebut, wilayah kumuh di Kabupaten Bekasi dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat.