Pemkab Sumedang Bakal Cabut Izin Pembangunan Perumahan Jika Melanggar Aturan

Wakil Bupati Kabupaten Sumedang, Erwan Setiawan/Net
Wakil Bupati Kabupaten Sumedang, Erwan Setiawan/Net

Penanganan korban terdampak tanah longsor serta pencarian korban jiwa saat ini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang. Namun disamping itu, Pemkab tengah mencari informasi terkait perizinan perumahan terdampak bencana tersebut.


Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan memaparkan, pihaknya akan segera mengkai ulang perizinan pembangunan di kawasan tersebut. Sebab, selama dirinya dan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir memimpin tak pernah memberikan izin perumahan terutama di kawasan rawan bencana.

"Ini akan kami teruskan. Bahkan yang sudah keluar izin apabila ada potensi melanggar dan rawan bencana akan kami berhentikan dan cabut," papar Erwan, Kamis (14/1).

Namun saat ini, terang Erwan, pihaknya tengah fokus mengevakuasi semua masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana. Pihaknya juga sedang menyiapkan lahan strategis dari tanah milik desa untuk memindahkan masyarakat terdampak bencana.

"Sesuai dengan arahan Kepala BNPB Pak Doni Monardo untuk segera mengevakuasi semua masyarakat. Kami sedang inventarisasi tanah-tanah kas desa, baik yang berada di sini ataupun desa lain," ucapnya.

Sementara terkait durasi tanggap darurat bencana, beber Erwan, hal tersebut disesuaikan dengan Prosedur Tetap (Protap) selama 7 hari. Setelah itu akan dilakukan rapat kembali, apakah terdapat perpanjangan masa evakuasi atau tidak.

"Saya berharap tidak ada masa perpanjangan dengan artian 7 hari ini bisa selesai. Nantinya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Mudah-mudahan cuacanya mendukung," tukasnya.