Elemen mahasiswa seperti GMKI, PMKRI, GMNI, dan HMI Bandung yang tergabung dalam Cipayung Kota Bandung melangsungkan aksi demonstrasi di Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jalan Wastu Kencana, Jumat (23/9).
- Stok Energi BBM dan Gas LPG 3 Kg Menipis, Anggota DPR Minta Warga Hemat
- Kalau Rencana Pertamina Ini Gagal Masalah akan Semakin Besar
- Nelayan Keluhkan Sulit Dapat Solar, Ono Surono: Pertamina Jangan Susahkan Rakyat
Baca Juga
Aksi ini didasarkan sikap Pemkot Bandung yang dinilai tidak reponsif terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi yang begitu berdampak pada masyarakat. Apalagi, kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih usai pandemi Covid-19.
Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Rusdianto menerangkan, pihaknya sejauh ini belum mendengar sikap tegas dari Pemkot Bandung atas kebijakan pencabutan subsidi BBM dari Pemerintah Pusat.
"Kami melihat Pemkot Bandung sejauh ini belum memperlihatkan kerja-kerja yang kongkrit, yang berdampak kepada masyarakat luas," kata Rusdianto saat ditemui di sela-sela demonstrasi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM yang tentu berdampak pada psikologis masyarakat luas. Ia menilai Pemkot Bandung hanya menerima begitu saja kebijakan tersebut tanpa mencermati kebutuhan masyarakat.
"Banyak masyarakat yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, itu fenomena dasar yang menjadi landasan Cipayung bergerak. Kami akan terus bergerak sampai masyarakat betul-betul kesejahteraan yang disediakan Pemkot Bandung," tuturnya.
Selain itu, imbuh Rusdi, sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.
Sehingga, pihaknya menilai Bandung bukan kota yang bahagia, bukan kota yang mempunyai indeks pendidikan tinggi, dan bukan kota yang mempunyai indeks ekonomi tinggi.
"Angka kesenjangan (sosial) di Kota Bandung ini lebih dari 0,4 persen. Artinya si kaya dan si miskin ini menyimpang jumlahnya, ini permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh Pemkot Bandung," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Cabang GMKI Bandung, Alwin Samosir menerangkan, Kota Bandung saat ini tidak dapat merespons apa yang kebutuhan masyarakatnya. Di tambah ada kenaikan harga BBM yang menyulitkan masyarakat dari segi kebutuhan rumah tangga, pekerja buruh, dan lainnya.
"Seharusnya Pemkot Bandung memberikan solusi terhadap rakyatnya bukan hanya semata-mata mengikuti yang menjadi kebijakan (Pemerintah) Pusat," terang Alwin.
"Harusnya punya stetmen sendiri yang dimana kita mengenal diseretalisasi ekonomi daerah. Misalkan Kota Bandung memerlukan bantuan Pemerintah (Pusat). Hari ini BBM naik, pemerintah itu bisa me-recofushing anggaran yang tidak menjadi prioritas pembangunan Kota Bandung," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Cabang PMII Kota Bandung, Maulana Yusuf menjelaskan, Pemerintah Pusat maupun kota itu satu kebijakan yang sama yaitu menaikan harga BBM bersubsidi.
Akan tetapi, saat harga BBM bersubsidi itu naik begitu dengan harga kebutuhan pokok, pemerintah belum memberikan solusi yang tepat masyarakat.
"Maka dari itu kami dari Cipayung Kota Bandung ada syarat bahwasanya Pemerintah Pusat mau pun Kota (Bandung) untuk mendaur ulang program atau proyek yang didahulukan pada hari ini untuk menopang kebutuhan masyakat," ucap Kris.
"Saya pikir pemerintah harus cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan ini terutama untuk program yang tidak penting dan diganti untuk kebutuhan (masyarakat)," sambungnya.
Berdasarkan pantauan wartawan, ratusan personel kepolisian terlihat berjaga di pintu masuk Balai Kota Bandung. Tak hanya itu, 2 water cannon pun disiagakan di lokasi.
Tak lama berselang, massa aksi membubarkan diri dengan tertib walaupun sempat membuat kemacetan lalu lintas Jalan Wastu Kencana. 
- Polresta Bandung Jamin Kemanan Proyek Kereta Cepat, Tiap Hari Kerahkan Puluhan Anggota
- Dukung Pembongkaran Halte di Bandung, Ketua DPRD: Ditata Lebih Baik
- Kembali Digelar setelah Ditiadakan, Ini Waktu dan Aturan Baru CFD di Bandung
