Pemuda Pancasila Minta Disnakertrans Awasi Pembayaran THR

Ilustrasi THR/Net
Ilustrasi THR/Net

Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kuningan meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kuningan ikut andil dalam memaksimalkan fungsi pengawasan pembayaran atau pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021 bagi buruh dan  pekerja.


Ketua Badan Buruh dan Pekerja PP Kabupaten Kuningan, Anggi Alamsyah mengatakan, perusahaan wajib untuk memberikan THR Keagamaan tahun 2021. Pasalnya, hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketanagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Jadi ketika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR itu sudah melanggar Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan itu sudah merupakan bentuk kejahatan,” jelas Anggi kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (3/5).

Selain itu, Anggi menilai Disnakertrans Kuningan secara khusus perlu untuk memantau dan memastikan perusahaan-perusahan yang ada di Kabupaten Kuningan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembagian THR. Kemudian tidak ada perusahaan yang melakukan pembayaran THR nya dengan cara mencicil seperti yang terjadi di daerah lain di tahun lalu.

"Disnakertrans Kuningan mempunyai daftar perusahan-perusahan, apabila ada perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR di tahun 2020. Itu seharusnya diawasi kembali pada pembayaran THR tahun 2021, jangan sampai terulang kembali,” tegasnya.

Selaku stakeholder yang membidangi ketenagakerjaan, Anggi menilai sudah seharusnya Disnaker dapat menjadi fasilitator bagi buruh agar mereka tetap merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan produksi. Begitu pula sebaliknya Disnaker harus mampu menciptakan iklim perindustrian yang kondusif agar para pelaku industri merasa nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Kuningan.

Kemudian, Anggi berharap pembayaran THR yang dilakukan oleh para pengusaha tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan, karena dapat memberiakan stimulus bagi konsumsi masyarakat di tengah pandemi dan juga menjelang Hari Lebaran.

"Saya berharap kepada para pengusaha untuk dapat melakukan pembayaran THR sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Lebaran. Karena dengan adanya pembayaran THR yang sesuai waktu dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari lebaran. Selain itu juga secara khusus dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Anggi.

Ketika diminta konfirmasi untuk memberikan keterangan, sejauh ini Kepala Disnakertrans Kuningan belum menjawab.