Pengadilan Perancis Tolak Perintah Mendagri Deportasi Seorang Imam Masjid

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Pengadilan Prancis pada hari Jumat menangguhkan proses deportasi, Hassan Iquioussen, seorang imam yang dituduh oleh Kementerian Dalam Negeri menyebarkan pesan-pesan anti-Semit dan kesetaraan gender.


Dalam keputusannya, pengadilan administrasi Paris mengatakan pengusiran Imam Hassan, merupakan "serangan yang tidak proporsional" terhadap "kehidupan pribadi dan keluarganya," kata pengacaranya Lucie Simon dalam cuitannya di Twitter. 

Dilansir Anadolu Agency, (5/8) Imam Hassan yang berusia 57 tahun itu lahir di Prancis dan tinggal di sana bersama keluarganya. 

"Tuduhan penghasutan terang-terangan dan disengaja untuk mendiskriminasi perempuan tidak bisa jadi alasan pemerintah melakukan pengusiran maupun tindakan yang tidak proporsional atas hak seseorang untuk menjalankan kehidupan pribadi dan keluarga yang normal," demikian disampaikan pihak pengadilan. 

Menteri Dalam Negeri Perancis, Gerald Darmanin, sebelumnya telah memerintahkan proses deportasi terhadap Hassan ke Maroko. Dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, Darmanin akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut.

“Saya bertekad untuk melawan mereka yang memegang dan menyebarkan pernyataan anti-Semit yang bertentangan dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki,”kata dia. 

Keputusan tersebut mendapat perlawanan dari  Dewan Masjid Rhone (CMR) dan Dewan Teologi Imam Rhone (CTIR).  Kedua lembaga tersebut memastikan Hassan adalah sosok yang taat menghargai hak azasi manusia.

“Kami selalu tahu dia setia pada komitmennya melawan kebencian, rasisme, anti-Semitisme, ekstremisme, obskurantisme, terorisme, dan pendukung kesetaraan gender. Sepanjang pelayanannya, dia tanpa lelah mempromosikan dialog, rasa hormat, perdamaian, dan kebersamaan yang damai. keberadaan," kata Kamel Kabtane