Pengamat: Airlangga Dipaksa Mundur Oligarki Kekuasaan

Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi keputusan yang mengagetkan. Kuat dugaan, ada hal dahsyat yang melatarbelakangi Airlangga akhirnya memilih menanggalkan kursi kepemimpinan di partai beringin.

"Saya melihatnya isu yang sedang menjadi fokus semua partai politik saat ini adalah usungan calon dalam Pilkada 2024. Sehingga mundurnya Airlangga secara mendadak erat kaitannya dengan Pilkada," ujar pengamat politik, Yusfitriadi, Minggu (11/8).

Yusfitriadi menduga ada oligarki kekuasaan yang memaksa Airlangga mundur. Ia bahkan menyebut Partai Gerindra dengan dukungan Presiden Joko Widodo memaksakan untuk mengusung dan memenangkan kadernya di Pilkada serentak. 

"Walaupun tidak memiliki elektabilitas yang cukup. Namun tentu saja Gerindra tidak bisa sendiri, partner koalisi yang paling diperhitungkan Gerindra adalah Golkar. Sedangkan Golkar memiliki kader-kader cukup kuat, matang dan rata-rata memiliki elektabilitas tinggi," terangnya. 

"Airlangga sebagai ketua umum partai Golkar sangat rasional berpihak kepada kader partai. Karena merasa sudah mengorbankan banyak hal untuk Jokowi dan Prabowo, termasuk mengusung Gibran dalam Pilpres 2024," sambung Yusfitriadi.

Dugaan lainnya, Yusfitriadi mengungkapkan, Airlangga justru dipaksa mundur tokoh-tokoh atau elite Golkar karena tidak tunduk kepada Jokowi dan Prabowo. Dalam konteks Pilkada sudah pasti akan cenderung mengusung siapa yang dikehendaki olikargi kekuasaan, dan mengorbankan kader-kader partai sendiri, seperti saat Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

"Tentu bila kemungkinan ini terjadi akan dipandang oleh tokoh-tokoh maupun elit Golkar yang lain dianggap menjatuhkan wibawa partai Golkar dan sebuah upaya memberangus kader sendiri, serta berpotensi meruntuhkan masa depan partai Golkar," lanjut dia.

Yusfitriadi membeberkan instrumen-instrumen yang diduga digunakan oligarki kekuasaan untuk memaksa Airlangga mundur. Misalnya diimingi jabatan atau ditekan dengan kasus-kasus hukum.

"Karena hal inipun kemungkinan terjadi pada kekuatan partai yang lain, dalam rangka mengajak bergabung dengan koalisi partai oligarki," pungkasnya