Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Sumedang Dilantik Bupati

Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sumedang/Pemkab Sumedang
Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sumedang/Pemkab Sumedang

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menghadiri acara Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sumedang di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (15/11).


Bupati mengucapkan selamat atas dikukuhkannya 70 orang pengurus dari berbagai agama, etnis, suku dan ras yang tergabung dalam forum tersebut.

"Mudah-mudahan setelah dikukuhkan, para pengurus bisa menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya," ucap Bupati.

Bupati Dony meyakini FPK Kabupaten Sumedang telah memiliki program kerja ke depan yang segera direalisasikan oleh seluruh pengurusnya.

"Tidak hanya formalitas menjadi pengurus, tapi pengurus harus bekerja. Harus jelas siapa berbuat apa sehingga tujuan organisasi FPK bisa terwujud," ujarnya.

Menurut Bupati, dalam sebuah organisasi harus jelas indikator utamanya, termasuk bagian-bagiannya.

"Setiap pengurus harus punya tanggung jawab untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga FPK akan eksis dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Sumedang," terang Bupati.

Bupati juga menyampaikan, FPK harus menjadi wahana yang solutif mengatasi berbagai persoalan bangsa.

"Harus menjadi wahana yang solutif dan aplikatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan dan juga bisa memformulasikan solusi-solusi atas persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan," tururnya.

Dikatakan Bupati, masalah dan tantangan bangsa ke depan tidaklah semakin ringan, tetapi akan semakin kompleks termasuk persoalan disintegrasi.

"Untuk itulah, saya berharap FPK paham akan permasalahan yang terjadi dan bisa memberikan solusi untuk mengatasinya. Dimulai dari hal kecil yang ada di Kabupaten Sumedang dengan menyatukan semua suku, agama, ras, etnis, tanpa menghilangkan identitasnya masing-masing," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Bupati, FPK merupakan wahana untuk berinteraksi berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama untuk saling bersinergi serta menjadi garda terdepan menjaga negara yang majemuk.

"Semuanya harus bersinergi, karena jika sudah bersinergi, akan ada energi atau kekuatan. Untuk itulah, mari kita satukan itu  Jangan sampai perbedaan paham, kita menjadi musuh," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FPK Provinsi Jawa Barat Hj. Popong Otje Djundjunan atau biasa disapa Ceu Popong menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga makna yang ada di dalam organisasi.

"Makna yang pertama adalah kerja sama, kedua adalah milik bersama, dan yang ketiga adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.

Diterangkan Ceu Popong, yang dimaksud dengan kerja sama dalam sebuah organisasi ialah semua manusia yang terlibat didalam organisasi harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.

"Selanjutnya makna yang kedua adalah organisasi milik bersama yakni organisasi adalah milik semua orang yang terlibat dalam sebuah organisasi," terangnya.

Adapun makna yang ketiga bahwa organisasi adalah tanggungjawab bersama.

"Jika bicara tentang tanggung jawab, lebih tinggi kedudukan seseorang, maka akan lebih besar tanggung jawabnya," tuturnya.

Ceu Popong mengingatkan kepada jajaran pengurus FPK bahwa predikat FPK harus sudah melekat dalam dirinya masing-masing.

"Setelah dikukuhka, predikat FPK harus sudah melekat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dan dimanapun kita sedang berada," tegasnya.

Ceu Popong juga mengajak kepada semua hadirin untuk melaksanakan empat amanat yang diberikan oleh para pendiri negara Indonesia.

"Empat amanah ini terdapat dalam Mukadimah UUD 1945 yang mutlak harus dilaksanakan oleh kita semua. Pertama lindungi bangsamu, kedua sejahterakan bangsamu, ketiga cerdaskan bangsamu, dan keempat pelihara perdamaian dunia," tutupnya.