Pijakan filsafat Pemilu penting dimiliki penyelenggara dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk profesionalisme yang berintegritas, tidak memihak, adil, bertanggung jawab, dan juga bermartabat.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Pekanbaru, Riau, Senin (12/10).
DKPP yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, kata Teguh, harus menjaga dan mengingatkan KPU dan Bawaslu agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
"DKPP menjaga, mengingatkan bagi saudara-saudara penyelenggara pemilu," ujar Teguh, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.
Gurubesar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan tersebut mengatakan, prinsip-prinsip Pemilu tersebut dia rangkum dalam sebuah pemikiran yang disebut Filsafat Pemilu.
"Apa itu filsafat pemilu? Yaitu pijakan, landasan, supaya kita berkontestasi tapi tetap negara utuh," ungkapnya.
Untuk menciptakan Pemilu yang demokratis dan bisa mensejahterakan masyarakat, Teguh berharap kepada KPU dan Bawaslu untuk menanamkan pijakan filsafat Pemilu tersebut.
"Penyelenggara pemilu harus punya pijakan filsafat tadi. Filsafatnya nilai agama, nilai kemanusiaan, persatuan, visioner dan kesejahteraan. Kita meletakkan fondasi filsafat Pemilu untuk Pilkada bermartabat," ucapnya.
"Yaitu Pilkada yang menjujung nilai-nilai ajaran agama, anti politik uang, anti hoaks, menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi tanggung jawab, profesionalisme, ini namanya martabat. Jadi martabat itu memberi penghargaan yang tertinggi," demikian Teguh Prasetyo.
© Copyright 2024, All Rights Reserved