Penyetaraan Status Penyuluh Pertanian Butuh Peran Pemerintah Pusat

RMOLJabar. Dinas Pertanian Kabupaten Bandung berharap ada peran pemerintah pusat menyetarakan status para tenaga honorer penyuluh pertanian jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, berat bila proses pengangkatan tenaga honorer penyuluh pertanian yang berada diwilayahnya jikalau dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Karena (pengangkatan status itu) berkaitan dengan kesiapan anggaran. Mau dinaikan bagaimana statusnya bila gaji mereka (penyuluh pertanian) usai diangkat menjadi PPPK (setara ASN) tidak ada," ungkap Tisna.

Tisna juga sangat menyambut baik adanya perhatian dari pusat mengenai peluang para tenaga honorer di sektor pertanian ini bisa lebih sejahtera mengingat kini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) soal PPPK.

"Memang dukungan itu yang kami (daerah) butuhkan. Sesuai rencana ada sekitar 20 penyuluh pertanian yang akan kami ajukan untuk menjadi PPPK. Memang tidak semua karena kan ada aturannya," terang Tisna, Selasa (19/2)

Dijelaskan Tisna, usia hingga lamanya mengabdi menjadi salah satu syarat para honorer penyuluh pertanian menjadi PPPK itu. Walau ada kuota, dirinya berharap nanti semua mendapat kesempatan yang sama. [yls]