Rencana peralihan penggunaan kompor gas ke listrik dari Pemprov disambut baik oleh Komisi III DPRD Jabar. Namun, DPRD Jabar tidak ingin rencana itu tidak hanya menjadi ajang pencitraan semata.
- Elpiji DME
- Kasus Penyelundupan Elpiji Subsidi Di Subang, Polisi Tetapkan Empat Tersangka
- Polisi Tangkap Mandor Penyelundup Elpiji di Subang
Baca Juga
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Ihsanudin mengungkapkan, secara gagasan dan konsep transisi penggunaan kompor gas ke listrik sudah sangat ideal. Sebab, biaya yang dikeluarkan kompor listrik lebih murah dan ramah lingkungan karena menggunakan teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Hanya yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai gara-gara konversi (kompor gas ke listrik) ini yang direpotkan masyarakat. Masyarakat sudah repot karena kenaikan harga pokok akibat kebijakan dinaikannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi," ungkap Ihsanudin kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (21/9).
Menurut dia, dukungan Pemprov Jabar kepada masyarakat harus konkret tidak hanya sebatas seremonial. Apalagi pencitraan penyerahan bantuan secara simbolik, seolah-olah membantu masyarakat secara luas padahal yang dibantu daerah tertentu saja.
"Jangan ada model-model pencitraan. Jadi kalau bantu, bantu lah secara konkret," tuturnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menerangkan, langkah konkret yang harus dilakukan yakni menganggarkan biaya untuk memfasilitasi konversi kompor gas ke listrik.
Pasalnya, tidak semua alat penggorengan dapat diaplikasikan ke kompor listrik. Oleh karena itu, Pemprov Jabar harus menyiapkan bantuan langsung atau subsidi alat-alat kelengkapan yang menunjang penggunaan kompor listrik.
"Kebijakan konkretnya adalah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah," terangnya. 
- Jurus Mabuk Program Kompor Listrik
- Airlangga Hartarto: Konversi Kompor Gas 3 Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- Kompor Politik
