Peringatan Bagi Pemerintah, Ray Rangkuti: Demonstrasi Tidak Bisa Dihentikan Dengan Penangkapan

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja/Net
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja/Net

Aksi demonstrasi yang masif terjadi di sejumlah daerah dalam menolak omnibus law UU Cipta Kerja perlu dijadikan peringatan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, cara-cara pemerintah adalah menangkap orang-orang yang menolak omnibus law UU Ciptaker.


Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Smart FM bertajuk "Omnibus Law dan Aspirasi Publik", Sabtu (17/10).

"Ini sinyal penting, warning penting kepada pemerintahan Pak Jokowi bahwa keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang," ujar Ray, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Ray menilai, maraknya demonstarsi disinyalir adanya kekecewaan dalam proses dan juga substansi UU Ciptaker. Tetapi, di luar itu juga ada kekecewaan yang cukup menyeluruh pada pemerintahan Jokowi di periode kedua pemerintahannya.

"Apa yang menyeluruh itu? Ya ini nggak bisa dilihat semata-mata karena UU omnibus law yang dianggap mengecewakan baik proses maupun substansinya. Tapi juga ada masalah ketika terjadi revisi UU KPK, ada mungkin soal cara pemerintah menangani Covid-19 orang begitu kecewa, ada unsur ekonomi yang memang makin hari makin keliatan sulit," ucap Ray.

"Nah ditambah dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja yang secara proses maupun substansi mengecewakan banyak pihak. Jadi, kumulasi itu yang mengakibatkan demonstarsi begitu besar baik dari skala lokasi maupun secara massa," sambung aktivis 98' tersebut.

Selain Ray, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan; pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti; Litbang Kompas, Yohan Wahyu; dan pengamat komunikasi politik UPH, Emrus Sihombing.