- Pecah Kongsi dengan PSI, PKB Merapat ke PKS
- Kirim Surat Rekomendasi Penerimaan Siswa ke Disdik Jabar, Ini Klarifikasi Anggota DPRD Kota Bandung
- Kasus Covid-19 Meningkat, Walkot Bandung Minta Pemerintah Pusat Cabut Kebijakan Lepas Masker
Baca Juga
"Tegas dan jelas apa yang dikatakan oleh Firli Bahuri untuk tidak memberikan atau tidak membuka sistem ataupun fasilitas yang membuat korupsi gitu," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/5).
Menurutnya, ultimatum dari Firli bukan isapan jempol semata dan sudah disampaikan berulang kali. Peringatan itu tak hanya bagi kepala daerah definitif tapi juga para Penjabat kepala daerah yang akan dan baru saja di lantik.
Hensat mengatakan, jangan sampai par Pj. kepala daerah tersebut bernasib sama seperti banyak kepala daerah yang kini meringkuk ditahanan KPK atau Lembaga Pemasyarakatan.
"Banyak sekali tuh tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada kepala daerah," kata pendiri lembaga survei KedaiKopi itu.
Hensat menilai, salah satu yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk mendengarkan. Salah satunya, mendengarkan saran dan wejangan atau nasihat dari Firli Bahuri.
"Sebab kalau gak diikuti, buntutnya ada terlibat korupsi dan akhirnya tercokok menjadi tahanan KPK. Kan itu jadi merugikan semua, bukan hanya Keluarga, tapi juga daerahnya dirugikan. Dan tentu saja Indonesia karena sudah repot-repot mengeluarkan uang untuk memfasilitasi pilkada si kepala daerah, ujung-ujungnya kepala daerahnya justru korupsi dan dipenjara," pungkas Hensat.
- Rakerda PAN Cirebon Usulkan 4 Nama Bacepres, Ada Ganjar Dan Anies
- Perintah Ace Hasan, Golkar Cirebon Bidik 10 Kursi di Pileg 2024
- Masyarakat Kuningan Keluhkan Jalan Rusak, Yanuar Prihatin: Jadi Perhatian Khusus Dinas Terkait
