Perpres 33 Dianggap Menghambat Kinerja Legislatif Di Daerah

Dias Rukmana Praja/RMOLJabar
Dias Rukmana Praja/RMOLJabar

Hingga bulan keempat ini, muncul sejumlah keberatan dan permohonan revisi dari berbagai pihak, utamanya dari lembaga DPRD akibat dari pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).


"Bagi kami, regulasi tersebut sangat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD. Pimpinan dan anggota DPRD seringkali berhadapan langsung dengan konstituen yang konsekuensinya ialah kebutuhan dana yang lebih, dimana itu tidak dapat dianggarkan dalam program atau kegiatan APBD," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Purwakarta, Dias Rukmana Praja, Kamis (8/4).

Menurutnya, regulasi tersebut juga dinilai telah mengakibatkan pimpinan dan anggota DPRD tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas, baik di luar maupun dalam daerah. 

"Hal ini karena biaya perjalanan dinas tidak mencukupi kebutuhan operasional selama pelaksanaan perjalanan," ujar Dias.

Di sisi lain, ia menilai ada permasalahan substantif dalam Perpres tersebut. Norma Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dinilai tidak sesuai dengan amanat pembentukannya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Nomor 5).

"Selain itu, Perpres ini juga berpotensi bertentangan dengan konsep otonomi daerah. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya," kata Dias.

Oleh karena itu, sejumlah pihak telah menyampaikan keberatan dan permohonan revisi atas Perpres tersebut kepada Presiden Jokowi. Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), telah menyampaikan aspirasinya melalui Menteri Dalam Negeri.

"Di dalam aspirasi itu mereka menawarkan sejumlah skema alternatif terkait ketentuan yang menyangkut biaya kedinasan anggota DPRD. Adkasi pada tanggal 9 hingga 11 April 2021 akan menggelar acara yang berkaitan dengan hal diatas, kami dari daerah ikut mensuport dan mendoakan semoga lancar," ujar Dias.