Pertanyakan Alokasi Bantuan KUR, DPRD Jabar: Perbankan Jangan Basa-basi Bantu UMKM

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati/RMOLJabar
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati/RMOLJabar

Komisi II DPRD Jabar meminta pihak perbankan serius dalam membantu para pelaku UMKM. Sebab, pemerintah maupun perbankan saat ini dinilai belum maksimal dalam membantu para pelaku UMKM, terutama di tengah pandemi Covid-19.


Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan, perbankan jangan basa-basi dalam membantu pelaku UMKM. Ia mencontohkan, Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) memiliki kejelasan kepengurusan maupun keanggotaan tetapi tidak pernah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kalau tidak basa-basi ke mana KUR itu dikucurkan. Itu saja, ya kan. Silakan ditanya ke pihak perbankan, karena kan semua di bawah supervisi BI melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi selama ini KUR di Jabar disalurkan ke mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya baik sebagai Dewan pembina Hipmikindo atau anggota DPRD Jabar," jelasnya, Selasa (6/4).

Menurutnya, pihak perbankan maupun pemerintah perlu melihat kejelasan badan usaha maupun organisasi saat menyalurkan program bantuan. Misalkan, si A dikasih Rp20 juta, si B dikasih Rp50 juta, dan si C Rp100 juta, itu merupakan kebijakan perbankan.

"Itu kan program. Toh tetap harus diangsur. Ya kan? Kalau saya mau ngasih ke Bapak apapun yang menjadi kekurangannya dibantu untuk melengkapinya. Kalau perlu garansi ya pakai garansi kepengurusan saja. Kan kalau agunan dan lain sebagainya kan ikut. Maksud saya jangan lah itu itu saja yang dapat," tutur politisi asal PKB itu.

Di samping itu, lanjut Rahmat, seluruh anggota Hipmikindo yang mengajukan bantuan UMKM terdampak Covid-19 senilai Rp2,4 juta tidak ada yang mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, mereka memiliki kejelasan sebagai anggota oraganisasi apalagi masyarakat yang mengajukan secara mandiri.

"Pasti susah untuk diperhatikan. Kalau saya bukan membicarakan orang per orang tetapi ada sistem," lanjutnya.

Rahmat menegaskan oraganisasi seperti Hipmikindo perlu diapresiasi karena selain sebagai pelaku, para anggota juga mau mengurus keperluan UMKM lain. Padahal, para anggota Hipmikindo belum selesai mengakses ke perbankan, akses pemasaran terbatas, maupun dari segi permodalan.

"Mereka yang menjadi pengurus di kabupaten/kota maupun provinsi mau mengurus yang lain melalui pemberian pelatihan oraganisasi, pembukuan, dan pemasaran. Ini kan masih swadaya dan layak sebetulnya pemerintah melalui dinas teknis menyalurkan program itu. Jangan programnya ke mana, larinya ngga tau ke mana," tegasnya.

Kendati begitu, ia menilai keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku UMKM sudah ada tetapi hanya sebatas lip service. Oleh karena itu, pihaknya harus harus mengawal pelaksanaan program bantuan tersebut.

"Makanya saya berusaha mendekatkan Hipmikindo ke Dinas. Bahwa ada curahan kurang diperhatikan oleh pemerintah tetapi tidak dalam rangka marah tetapi dinas juga harus diingatkan. Tiap tahun ada programnya, itu sebenarnya tepat sasaran atau tidak," tutupnya.