Pertaruhan Politik Kaum Santri Melawan Oligarki

KONRTRIBUSI Nahdlatul Ulama (NU) terhadap tegak dan berdirinya NKRI tak bisa dipungkiri. Jasa NU menjaga NKRI dengan Ideologi Pancasila sebagai kesepakatan bersama berbangsa dan bernegara sangat jelas dari periode ke periode.

Mulai dari penghapusan tujuh kata dalam sila 1 Pancasila di Piagam Jakarta 1945, Resolusi Jihad NU 1945, hingga pemberian gelar waliyul amri adhoruri bis syaukah kepada Presiden Soekarno Tahun 1954 untuk mendelegitimasi DI/TII dan perlawanan NU terhadap pemberontakan PKI Tahun 1948 dan 1965.

Selain itu, NU telah berkontribusi menerima Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1984. NU juga pasang badan mendukung sikap pemerintah dalam pembubaran HTI dan anasir-anasir gerakan intoleran yang merongrong ideologi Pancasila. Tak berlebihan jika NU mengklaim memiliki saham yang besar bahkan mungkin mayoritas atas berdirinya Republik Indonesia.

Namun, romantisme kaum santri memiliki saham besar bagi berdirinya Republik Indonesia menjadi sebuah anomali. Faktanya, NU sebagai organisasi yang merepresentasikan pergerakan kaum santri, hanyalah pemegang saham minoritas.

Buktinya? Dari 31 Menteri/Kepala Lembaga Negara, NU hanya mendapatkan 5 Menteri atau hanya 16 persen dari total portofolio pengelolaan negara, itupun kementerian dengan anggaran kecil.

Hal ini semakin memperjelas pandangan Jeffrey A. Winters dalam bukunya “Oligarch” yang mengatakan bahwa Indonesia realitasnya tidak bertransformasi dari Otoritarianisme Soeharto ke demokrasi seperti yang dipahami oleh negara-negara liberal barat. Namun dari otoritarianisme bertransisi ke “criminal democracy”, yang artinya para oligark bergerilya di dalam sistem politik, membeli pengaruh di dalam partai-partai politik, bahkan di dalam pembentukan dan operasionalisasi partai-partai.

Apakah ini sebuah kabar buruk? Bagi kekuatan civil society tentu iya, tapi tidak bagi para pemilik modal dan jaringan korporasinya. Mari pelajari fakta berikutnya. Sebelum era demokrasi langsung, bandar politik hanya berperan di pinggir, mendanai politik melalui agen-agennya yang ada di institusi-institusi politik.

Pasca demokrasi langsung tahun 2004 di mana Pilpres dan Pilkada dipilih langsung dan Pileg tidak lagi mengenal nomor urut, bandar politik yang sebelumnya bermain dari luar arena, sekarang menjadi pemain langsung di tengah kontestasi politik. Dia yang mendanai, dia sendiri ikut berkontestasi, dia juga yang akan menjadi pejabat politiknya dan dia juga yang akan menangguk langsung berbagai proyek dari kekuasaan yang ia pegang.

Nyaris tidak tersisa untuk orang lain, istilah Jawa "ora kecer blas, kabeh dipek dewe" (tidak tersisa sama sekali, semua diambil sendiri). Setelah partai-partai ditaklukkan, sekarang ganti organisasi kemasyarakatan (Ormas). Para oligark tidak puas hanya menjadi donatur politik Ormas, tapi mereka masuk langsung menjadi pengurus Ormas, menginjeksikan cara pandang oligark dalam roadmap organisasi, mengakuisisi Ormas dari dalam, mengambil manfaat ekonomi dan insentif panggung politik langsung di jantung umat.

Hari ini, Ormas NU sedang berada dalam tantangan itu. Sebagai garda terdepan kekuatan civil society, banyak pihak menumpukan harapannya kepada NU sebagai benteng perlawanan terhadap oligarki. Masuknya beberapa pengusaha besar di kepengurusan PBNU mengundang kekhawatiran banyak pihak. Ini bukan hanya pertaruhan NU tapi pertaruhan terhadap masa depan NKRI dan Ideologi Pancasila.

Kekhawatiran terhadap positioning NU terhadap kekuatan oligarki ini, semakin menguat melihat kondisi terakhir hubungan antara PBNU dan PKB. Sebagai sayap politik NU, ada kesan PKB tidak lagi mendapatkan back up yang cukup dari PBNU.

Padahal, tidak bisa dipungkiri, selama ini kursi PKB-lah yang menjadi alat konversi utama politik portofolio NU di pemerintahan. Lima menteri NU yang sekarang di pemerintahan Jokowi, dapat dikatakan 4 adalah konversi dari 57 kursi PKB di Senayan. Kursi kader-kader NU di partai lain, sama sekali tidak dihitung dalam penentuan portofolio.

Terbukti, ketika partai-partai non PKB mendapatkan portofolio menteri, kursi menteri itu tidak ada yang diberikan ke kader NU yang ada di partai tersebut, melainkan diambil sendiri oleh kader internal dari partai itu sendiri. Bisa dilihat PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, adakah jatah menteri mereka yang dikasihkan ke kader NU di partai itu? Tidak ada! Artinya, NU hanya diambil suaranya, tapi tidak dengan hak portofolionya.

Apabila kaum santri cukup cermat membaca dinamika yang berkembang. Hal ini memang sudah dalam rencana besar para oligark. Salah satu mind set oligark yang ditanamkan adalah bahwa politik tanpa uang tidak akan bisa menang. Terbukti, hari ini Pilkada, Pileg dan Pilpres dari periode ke periode semakin berbiaya tinggi.

Politik berbasis kekuatan komunal yang dimiliki NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia mulai ditinggalkan. Kader NU yang punya akar kuat di bawah, punya reputasi yang baik untuk dapat menjadi anggota dewan, bupati/walikota/gubernur, sekarang mesti harus ditambah punya keuangan yang memadai, kalau bahasa anak muda sekarang disebut “financial freedom”, jika tidak, maka ia harus mengubur mimpinya jauh-jauh.

Apakah ini fakta yang menyakitkan? NU dan PKB sebagai dua kekuatan kultur keagamaan dan politik, ternyata sedang dalam ujian berat. Oligark sedang mengincar NU-PKB menjadi kuda troya untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Jika NU-PKB salah melangkah, selesai sudah pertaruhan kaum santri dalam politik kebangsaan.

Kaum santri akan kembali hanya jadi pendorong mobil mogok, kaum santri hanya akan jadi penonton di stadion sendiri, kaum santri hanya akan jadi kuli di negeri sendiri. Padahal NU dan PKB ini didirikan tujuan akhirnya adalah "capture the state" (mengatur negara). Mengatur berarti menjadi pemimpin, menjadi pemain, bukan penonton.

Oleh karena itu, jangan berikan saham besar NU ini kepada orang lain. Jagalah bersama rumah yang besar tersebut seperti amanat Kiai Wahab Hasbullah; jangan sampai NU hanya menjadi domba-domba yang selalu jadi incaran srigala, akibat ketidakyakinan NU terhadap kekuatan sendiri.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Staquf sendiri pernah menyitir Kredo Kiai Wahab bahwa “NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam. Tetapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar biasa yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya gelugu alias batang kelapa sebagai meriam tiruan.”

Sudah semestinya Pemimpin NU dan PKB merenungkan kembali kredo ini. Ada upaya dari oligark untuk menjatuhkan NU melalui cara membuat pemimpin NU ragu akan kekuatan kadernya sendiri.

Pilihan melawan oligark hanya bisa dilakukan dengan satu hal, yakni kembali menerapkan nilai-nilai ideologi Pancasila pada sila ketiga; persatuan. Belajar dari pandangan Emil Durkheim bahwa NU-PKB bisa menjadi kekuatan besar yang tak terkalahkan apabila menerapkan solidaritas mekanik, yakni memunculkan kembali kesadaran kolektif dibandingkan memperdebatkan siapa yang lebih diuntungkan atas kolaborasi NU-PKB.

Kalau kelompok lain mau pakai solidaritas organik, dengan prinsip “aku dan kamu dapat apa” maka biarlah mereka berebut.

Inilah pertaruhan terakhir kaum santri dalam menjaga demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila tidak lahir dari “siapa dapat apa”, tapi tentang kesadaran untuk tumbuh bersama menjadi kekuatan utuh yang besar.

Sekali lagi, bagi NU-PKB pilihannya hanya ada dua  Bersatu atau Terancam Punah!.

Tsulis Amiruddin Zahri

Penulis adalah Dosen Pendidikan Pancasila Universitas Bangka Belitung