Pesta Demokrasi, Kepala Daerah Wajib Belajar Kepada Walikota Padang

MARAKNYA kepala daerah dari level Gubernur, Walikota sampai kepala desa menyatakan dukungan kepada salahsatu pasangan capres merupakan fenomena langka. Dari orde lama sampai reformasi era Jokowi, baru kali ini kepala daerah bersikap sangat frontal menyatakan dukungan.


Analisa pertama, mungkin di Pemilu-pemilu sebelumnya, ada fenomena tersebut tapi tidak eksis dipenglihatan publik. Pasangan capres bergerilya secara silent konsolidatif kepada perangkat di daerah. Menyamakan alunan kampanye dan dukungan minimal sampai kepada entitas aparatur sipil negara (ASN) tidak sampai ke masyarakat luas. Secara moral politik, kegiatan silent konsolidasi tersebut lebih mungkin dimaklumi masyarakat luas.

Analisa kedua, hilangnya kepercayaan distribusi koordinasi dari pusat ke daerah. Budaya politik birokrasi di Indonesia mengaminkan aktivitas "influence politic" bahwa birokrasi pemerintah tidak terlepas dari hiruk pikuk politik praktis dan kepala daerah sebagai bawahan dari kepala pemerintahan pusat memiliki kesamaan dalam garis koordinasi organisasi, mestinya ketika ada kesamaan garis koordinasi sudah tidak perlu lagi para kepala daerah "show" menyatakan dukungan dihadapan masyarakat. Seperti seolah pemerintah pusat tidak mempercayai kepala daerah solid mensukseskan agenda politik praktis para capres.

Contoh lain Influence politic dari dan pada birokrasi adalah kejadian operasi tangkap tangan (OTT) pada kasus jual beli jabatan di kementerian Agama yang melibatkan oknum ketua umum Partai koalisi pemerintah.

Pemilu presiden sekarang memiliki tensi saling meluapkan amarah di akar rumput yang tinggi, kalimat dukungan berbasis emosionalitas lebih mendominasi daripada rasionalitas. Para pendukung masing masing Capres lebih mudah mencaci daripada mengkaji. Ini mengharuskan para kepala daerah bersikap bijaksana karena di wilayah yang ia pimpin memiliki masyarakat dengan dua pemahaman dan pilihan politik yang berbeda.

Apakah boleh menyatakan dukungan kepala daerah kepada salahsatu capres? Dalam undang undang no 7 pasal 281 ayat 1 tahun 2017 menyatakan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi beberapa ketentuan. Secara hukum, kegiatan itu dibolehkan dengan ketentuan ketentuan yang melekat.

Negara yang memiliki pondasi berkehidupan pada moral dan budaya. Masyarakatnya terbiasa melandaskan penilaian dari aspek etis dan non etis, pantas atau tidak pantas. Rasa rasaya, dinamika pemilu presiden yang panas ini mendorong para pejabat daerah harus lebih tertutup dan tidak over campaign, untuk menjaga marwah instansi dan citra kepala daerah yang mengayomi semua masyarakat.

Kalau tetap kepala daerah tidak mampu untuk menjauh dari speaker massa dan tetap ingin berteriak memenangkan salahsatu Capres maka jadilah kepala daerah yang memilih menepi, menjauh dari palu ketuk kebijakan yang salah. Ia adalah Mahyeldi Ansharullah walikota padang yang memilih cuti untuk mengikuti kegiatan kampanye Prabowo-Sandi. Pilihan ini memotivasi dirinya sendiri untuk tetap adil dan objektif dalam dua ruangan besar yang melekat dalam dirinya yaitu ia sebagai kepala pemerintahan dan kedua, ia sebagai warga negara yang memiliki hak politik.

Pesta demokrasi berbeda dengan pesta pesta lainnya, jauh dari prilaku sempoyongan dan kesewenang wenangan. Pada pesta demokrasi, orang orang harusnya tampil sebagai demokrat sejati dan negarawan yang hakiki dalam upaya hati dan pikir yang terus menerus bersuci. Wahai Kepala daerah, jangan lupa cuti!


Penulis adalah Dosen di FISIP UNIVERSITAS PASUNDAN
Muhammad Ersyad Muttaqien, S.Kom.I, M.I.Kom.