Kebijakan impor yang dilakukan di berbagai sektor dinilai berdampak terhadap pelaku ekonomi terutama petani. Oleh sebab itu, DPRD Jabar meminta pemerintah turut berperan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan petani di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Jabar, Yuningsih menjelaskan, pihaknya meminta agar jangan terulang kembali kebijakan yang membuat ketidakberdayaan di daerah terutama impor. Meski kebijakan impor berada di Pemerintah Pusat, tetapi pihaknya daerah tetap menyiapkan, mengedukasi, dan memfasilitasi masyarakat terutama petani.
"Jangan sampai nanti kelangkaan terjadi. Terjadinya kelangkaan itu karena berawal dari permodalan. Petani tidak bisa tanam karena banjir dan lainnya," jelas Yuningsih, Selasa (30/3).
Dirinya meminta pemerintah perlu berperan dan mendampingi berbagai petani untuk bisa ada pendampingan anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu mengedukasi para petani seperti, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, proses panen, pengemasan, terutama dalam hal pemasaran produk agar memiliki nilai jual yang layak.
"Itu semua tugas pemerintah. Itu imbauannya, supaya jangan sampai fatal 'lagi-lagi sudah tidak ada alasan lain harus impor karena kualitas kita sangat tidak maksimal'. Menjustifikasi langsung tidak maksimal padahal tidak ada usaha mengedukasi petani padi, garam, dan juga kopi," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved